[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d80f6df6-6f45-43b4-94f8-4d7e7bdc96cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penguasaan Teknologi Keantariksaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Teknologi - Keantariksaan
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, LN.2023/No.26, TLN No.6851, jdih.setneg.go.id: 29 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penguasaan Teknologi Keantariksaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 57, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2013. \n Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenal: 1) Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan; 2) standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; 3) peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; 4) pembinaan; dan 5) pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023. \n Pendanaan Penguasaan teknologi Keantariksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 45 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 29; Lampiran hlm 30 sd 45). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi keantariksaan. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Peraturan ini menetapkan bahwa penguasaan teknologi keantariksaan wajib dilaksanakan oleh Badan, yang meliputi penguasaan dan pengembangan teknologi roket, satelit, dan aeronautika. Selain itu, peraturan ini mengatur kerja sama nasional dan internasional dalam penguasaan teknologi keantariksaan. Penyelenggara keantariksaan selain Badan, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan badan hukum Indonesia, dapat melaksanakan penguasaan teknologi keantariksaan dengan memenuhi standar dan prosedur keamanan dan keselamatan. Badan bertanggung jawab atas pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya, serta pembinaan kepada penyelenggara keantariksaan lainnya. Peraturan ini juga mengatur alih teknologi dan penjaminan keamanan teknologi sensitif keantariksaan, serta peran serta masyarakat dalam penguasaan teknologi keantariksaan.

","transitional_provisions","sanctions","

Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang melanggar ketentuan izin dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2023
REGARDING
MASTERING OF AEROSPACE TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to realize independence and increase the nation's competitiveness through the mastery of aerospace technology as referred to in Article 24 and to implement the provisions of Article 27, Article 57, and Article 92 of Law Number 21 of 2013 concerning Aerospace, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Mastering of Aerospace Technology; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 21 of 2013 concerning Aerospace; \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION ON THE MASTERING OF AEROSPACE TECHNOLOGY.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d80f6df6-6f45-43b4-94f8-4d7e7bdc96cc","actionData","errors"]