[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d80ca313-e62b-41d5-8e7c-c6525380c6db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-12-19","effective_date","2012-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK:	\n \n Guna mendukung operasional pelayanan Penyedotan Kakus dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya.\r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus.\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, 3. Golongan Retribusi, 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 7. Wilayah Pungutan, 8. Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi, 9. Tata Cara Pembayaran Retribusi, 10. Sanksi Administratif, 11. Tata Cara Penagihan, 12. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, 13. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, 14. Peninjauan Tarif Retribusi, 15. Penyidikan, 16. Ketentuan Sanksi, dan 17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Purwakarta. Latar belakangnya adalah untuk mendukung operasional pelayanan penyedotan kakus dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa umum dan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tersebut, kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelompok pengguna jasa dan/atau volume tinja. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Setiap orang atau badan yang memperoleh penyedotan kakus wajib membayar tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan operasional penyedotan kakus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Purwakarta No. 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/287678/perda-kab-purwakarta-no-16-tahun-2009","776d53fc-bd14-4694-8065-e19b4e626ad4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWAKARTA
REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 13 OF 2011
CONCERNING
FEE FOR THE PROVISION AND/OR DISPOSAL OF LATRINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to support the operational services of Latrine Disposal and as an effort to provide services to the public interest, it is necessary to regulate the fees;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter j and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may stipulate Fees for the Provision and/or Disposal of latrines;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Fees for the Provision and/or Disposal of latrines;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d80ca313-e62b-41d5-8e7c-c6525380c6db","actionData","errors"]