[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8079942-939d-4617-b3f7-63b41ccedd2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KEPADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pinrang","place_of_enactment","Pinrang","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KEPADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KEPADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG
ABSTRAK:	\n \n sehubungan dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalamtahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pasal 18 ayat (6) \r\n \n 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah \r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah\r\n \n PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KEPADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

Latar Belakang dan Tujuan: Penyertaan modal daerah dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Sulselbar, meningkatkan kapasitas usaha, memperoleh manfaat ekonomi, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kinerja Bank Sulselbar dan memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Bank Sulselbar hingga Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 19.500.000.000,00.
Tambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Sulselbar hingga Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00, yang akan disertakan secara bertahap mulai dari Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi perubahan badan hukum, penyertaan modal tetap berlaku.
Deviden dan/atau hak daerah atas penyertaan modal disesuaikan dengan ketentuan RUPS Bank Sulselbar dan merupakan pendapatan daerah yang harus disetor menjadi penerimaan daerah.
Bupati membentuk Tim untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sulselbar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PINRANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
ON
CAPITAL PARTICIPATION OF THE PINRANG REGENCY GOVERNMENT
TO PT. BANK SULSELBAR PINRANG BRANCH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PINRANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the increasing rate of economic growth and development and the improvement of community development in the context of implementing broad, real and accountable regional autonomy, real efforts are needed to increase, foster and cultivate sources of regional income through efforts to participate in regional capital to Regional Owned Enterprises;
that regional capital participation is a regional government investment in the form of direct investment in order to obtain economic and social benefits, increase capacity and technological capabilities in order to increase regional income and improve community welfare;
that based on Article 71

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8079942-939d-4617-b3f7-63b41ccedd2a","actionData","errors"]