[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d80018b5-a8ce-418b-967c-192c1be2b44e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n dalam Perdah Kabupaten Majene No.2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa terdapat beberapa pasal tidak sesuai lagi perkembangan dalam masyarakat mengenai mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dipandang perlu diubah. \n UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; PP No.19 tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2007. \n dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda kabupaten Majene No.2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012. \n mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 BAB II diubah dan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB II A dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, ketentuan Pasal 10, menghapus Pasal 20 ayat (2) huruf, mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (2). \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan tersebut meliputi syarat menjadi anggota BPD, mekanisme pemilihan anggota BPD, pengesahan anggota BPD, pembiayaan proses pemilihan anggota BPD, masa jabatan anggota BPD, dan mekanisme penetapan anggota BPD pengganti.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena beberapa pasal dalam Peraturan Daerah sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat mengenai mekanisme pemilihan BPD.

Ketentuan Substansial:

Syarat Menjadi Anggota BPD: Diatur mengenai syarat usia minimal dan maksimal calon anggota BPD, serta persyaratan lainnya seperti pendidikan, domisili, dan kelakuan baik.
Mekanisme Pemilihan BPD: Kepala desa membentuk panitia pemilihan anggota BPD yang berasal dari perangkat desa dan unsur masyarakat. Panitia bertugas menetapkan jadwal, melakukan penjaringan, memeriksa berkas, dan melaksanakan pemilihan.
Pengesahan Anggota BPD: Calon anggota BPD terpilih dilaporkan kepada kepala desa, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat untuk diterbitkan surat keputusan pengesahan.
Pembiayaan: Pembiayaan proses pemilihan anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Masa Jabatan: Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali.
Pemberhentian Anggota BPD: Anggota BPD dapat diberhentikan jika tidak dapat melaksanakan tugas, melanggar sumpah/janji, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma masyarakat.
Mekanisme Penetapan Anggota BPD Pengganti: Penetapan anggota BPD pengganti diusulkan melalui musyawarah dan mufakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
LOCAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
on
AMENDMENT OF LOCAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 2 OF 2007 ON VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in the Regional Regulation of Majene Regency Number 2 of 2007 concerning the Village Consultative Body, there are several articles that are no longer in accordance with developments in the community regarding the mechanism for electing the Village Consultative Body, so it is deemed necessary to change;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Majene Regency concerning Amendments to the Regional Regulation of Majene Regency Number 2 of 2007 concerning the Village Consultative Body.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d80018b5-a8ce-418b-967c-192c1be2b44e","actionData","errors"]