[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7fd8847-0eea-4003-8986-656f989debec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian RSUD Srengat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blitar","place_of_enactment","Kanigoro","theme","Pendirian RSUD Srengat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN RSUD
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 1/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian RSUD Srengat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945;\r\nBahwa RSUD merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat;\r\nbahwa penyediaan rumah sakit umum daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perda tentang Pendirian RSUD Srengat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No 2 Tahun 1965; \r\nUU No 44 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 ;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nPP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;\r\nPerpres No 77 Tahun 2015.\r\n \n Pendirian RSUD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna; RSUD Srengat berbentuk rumah sakit menetap yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang merupakan RSUD Kelas C; RSUD Srengat menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat di Kabupaten Blitar. Latar belakang pendirian RSUD ini adalah untuk mewujudkan kesehatan sebagai hak setiap orang dan sebagai unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai.

Tujuan pendirian RSUD Srengat adalah untuk:

Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan, dan sumber daya.
Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan.
Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan RSUD.

RSUD Srengat berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi RSUD meliputi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

RSUD Srengat dipimpin oleh seorang direktur dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non-klinik, rawat inap, dan pelayanan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia RSUD terdiri dari tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan.

Pembiayaan RSUD Srengat dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLITAR
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLITAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
ESTABLISHMENT OF SRENGAT REGIONAL GENERAL HOSPITAL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLITAR,

\n\n \n \n

Considering :

that health is the right of every person and is an element of welfare that must be realized as mandated in Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that regional general hospitals are health service institutions with their own characteristics in accordance with the development of health science, technological advances, and the socio-economic life of the community;
that the provision of regional general hospitals based on community needs is the responsibility of the regional government, so it needs to be regulated in regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7fd8847-0eea-4003-8986-656f989debec","actionData","errors"]