[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7f1cd55-cc9d-4329-a2f4-04f0994e8468","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PEMBERIAN-NAMA-JALAN-DAN-FASILITAS-UMUM-TERTENTU
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No.3 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan meningkatnya pembangunan daerah khususnya pembangunan dan peningkatan jalan dan fasilitas umum di wilayah Daerah, maka perlu diatur Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu. \n Dasar hukum peratura ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 14 Thn 1992; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 38 Thn 2004; PP No. 34 Thn 2006; PP No. 38 Thn 2007; Perpres No. 36 Thn 2005; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu; Ketentuan Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu; Tata Cara Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu; Pembinaan dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah meningkatnya pembangunan daerah, khususnya pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penamaan jalan dan fasilitas umum.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional atau masyarakat yang berjasa, atau dapat diambil dari nama flora, fauna, geografis, atau nama lain yang tidak menimbulkan pertentangan SARA.
Objek penamaan adalah jalan dan fasilitas umum yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah, seperti jalan kabupaten, jalan di ibukota kecamatan, jalan desa, bangunan gedung dan kantor, stadion, lapangan, taman, serta prasarana dan sarana lainnya.
Usulan pemberian nama dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, keluarga tokoh pejuang, perusahaan pengembang perumahan, atau badan usaha swasta. Usulan diajukan tertulis kepada Bupati dengan minimal dua alternatif nama dan alasannya.
Penetapan nama jalan dan fasilitas umum dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
Pendataan, inventarisasi, tata cara, dan proses penetapan penggantian atau perubahan nama jalan serta pemasangan plang nama jalan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Bupati melalui dinas/instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANGKA REGENCY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 3 OF 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR GIVING NAMES TO ROADS AND CERTAIN PUBLIC FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with the increasing regional development, especially the construction and improvement of roads and public facilities in the Regional territory, it is necessary to regulate Guidelines for Giving Names to Roads and Certain Public Facilities;
that based on the considerations in letter a above, the Guidelines for Giving Names to Roads and Certain Public Facilities need to be regulated by a Regional Regulation of Bangka Regency;

In View of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7f1cd55-cc9d-4329-a2f4-04f0994e8468","actionData","errors"]