[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7ef503e-da52-4de7-874b-a56075cc4783","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-06-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 2004/ No. 53, TLN. NO. 4389, LL SETNEG : 13 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat\n2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini\n3. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang ini","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tatanan hukum yang tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembentukan peraturan dilakukan dengan cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Program Legislasi Nasional dan Daerah. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup proses perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan. Subjek hukum diwajibkan untuk mengikuti asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan dalam proses pembentukan.

","transitional_provisions","1. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011","a45d5c38-fa45-43a5-9bc3-b9f05bd86fbd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2004
ON
ESTABLISHMENT OF LEGISLATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7ef503e-da52-4de7-874b-a56075cc4783","actionData","errors"]