[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7edfb70-72d5-4130-bf86-49fa0286daf2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007","number","5","year","2007","published_date","2007-08-24","effective_date","2007-08-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5, TLD NO.5, LL KAB.SANGGAU: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.12 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.25 Tahun 2000, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.3 Tahun 2005, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.16 Tahun 2006, Permendagri No.21 Tahun 2007, Perda Sanggau No.11 Tahun 2000, Perda Sanggau No.11 Tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang, Keanggotaan, Persyaratan Calon Anggota BPD, Pemilihan Anggota BPD, Pimpinan BPD, Hak, Kewajiban dan Larangan, Masa Jabatan dan Pemberhentian, Tindakan Pemeriksaan dan Penyidikan, Tata Tertib BPD, Keuangan BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2007. \n Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 3 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk membentuk BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi di desa dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. BPD diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, penentuan kebijakan desa, serta menjaga keseimbangan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan keuangan desa.

Ketentuan Substansial:

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD meliputi pembahasan Rancangan Peraturan Desa, pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penghimpunan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyusunan Tata Tertib BPD, dan pembahasan APB Desa bersama Kepala Desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, meliputi Ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan ganjil, antara 5 hingga 11 orang, berdasarkan jumlah penduduk desa.

Persyaratan calon anggota BPD mencakup bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan minimal Sekolah Dasar, berusia minimal 21 tahun, berstatus penduduk desa setempat, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum pidana kejahatan dengan hukuman minimal 5 tahun, tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bersedia dicalonkan.

Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan asas musyawarah dan mufakat. Kepala Desa memfasilitasi musyawarah pembentukan BPD, yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. Panitia Pemilihan Anggota BPD dibentuk untuk memperlancar pemilihan, dengan tugas menetapkan tata tertib pemilihan, membuat rincian biaya, menentukan komposisi anggota BPD, menyerap aspirasi masyarakat, melakukan penyaringan administrasi, menetapkan calon anggota BPD, dan mengajukan pengesahan anggota BPD kepada Bupati.

Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD. BPD memiliki hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Anggota BPD memiliki hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajiban anggota BPD meliputi mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan keutuhan NKRI, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum, dan menghormati nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjadi pelaksana proyek Desa, merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota BPD berhenti karena berakhir masa jabatan, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, melanggar larangan, sedang menjalani hukuman pidana, atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa.

","transitional_provisions","1. Kedudukan dan peran Lembaga Musyawarah Desa (LMD) didalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih tetap difungsikan sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2007
on
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 29 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to establish a Village Consultative Body in the village \n that in order to form a Village Consultative Body as a working partner of the Village Government, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Sanggau Regency. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on Establishment of Level !! Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 09, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 352) as Law (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7edfb70-72d5-4130-bf86-49fa0286daf2","actionData","errors"]