[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7d75d1a-28e5-4003-b4d9-8b28f4b71055","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Kabupaten Bone","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone No. 06 Tahun 2008","number","06","year","2008","published_date","2008-05-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Kabupaten Bone","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KELURAHAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2008/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Kabupaten Bone
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas kelurahan, maka dipandang perlu mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dalam suatu ketentuan peraturan daerah, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi, karena itu perlu menyesuaikan dengan perkembangan. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang \r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Instansi Vertikal di Daerah \r\n\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota \r\n 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. \r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone \r\n \n PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN KABUPATEN BONE \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2008. \n Mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2001 Nomor 19).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan di Kabupaten Bone. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas kelurahan dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup syarat-syarat pembentukan kelurahan, yang meliputi jumlah penduduk minimal 2.000 jiwa atau 400 KK, luas wilayah minimal 5 Km², bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan, pemekaran dari satu kelurahan, atau perubahan desa menjadi kelurahan. Mekanisme pembentukan kelurahan melibatkan usulan dari masyarakat yang diajukan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat, penelitian dan pengkajian oleh Pemerintah Daerah, serta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan ini juga mengatur tentang penghapusan dan penggabungan kelurahan jika kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan. Selain itu, diatur pula mengenai pembentukan lingkungan di bawah kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat. Syarat-syarat pembentukan lingkungan meliputi jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau 100 KK, luas wilayah minimal 1 Km², bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau, sarana dan prasarana pemerintahan, serta kesepakatan masyarakat setempat.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, dimana kewenangan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah. Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2008
O
N

T
H
E

E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T, DISSOLUTION AND MERGER OF
URBAN VILLAGES OF BONE REGENCY

ARRANGED BY
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

Article 13

Sufficiently clear

Article 14

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7d75d1a-28e5-4003-b4d9-8b28f4b71055","actionData","errors"]