[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7cd630a-5fa0-422b-b039-0d8a3ecf9f34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2014","number","03","year","2014","published_date","2014-08-15","effective_date","2014-08-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Timur","place_of_enactment","Sangatta","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL DAERAH - PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:	\n \n Dengan di berlakukannya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk menunjang kelancaran kinerja keuangan daerah serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan PT Bank Perkreditan Rakyat atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka dipandang perlu Mengesahkan dan Menambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah\r\n \n UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.58 Tahun 2012; Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PIB/2004 Tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat; maksud dan tujuan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014. \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menunjang kelancaran kinerja keuangan daerah dan menjamin terselenggaranya kegiatan PT BPR atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum, serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Aset Daerah.

Ketentuan substansial mencakup penyertaan modal secara bertahap dari tahun 2005 hingga 2015 dengan total Rp. 9.000.000.000,-. Rinciannya adalah tahun 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-, tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, tahun 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,-, dan tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Segala pengeluaran terkait dana penyertaan modal menjadi tanggung jawab PT. BPR. PT. BPR diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana penyertaan modal, laporan kinerja fisik, serta laporan keuangan setiap bulannya. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan penyertaan modal akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT BPR.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
EAST KUTAI REGENCY
YEAR 2014 NUMBER 3

REGENT OF EAST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KUTAI REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE EAST KUTAI REGENCY GOVERNMENT
IN PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

REGENT OF EAST KUTAI,

Considering:

that with the enactment of broad, real, and accountable Regional Autonomy, then to support the smooth performance of regional finance and to ensure the implementation of PT Bank Perkreditan Rakyat activities based on sound corporate economic principles, it is deemed necessary to Authorize and Add Capital Participation of the East Kutai Regency Government in PT. Bank Perkreditan Rakyat by regulating it in a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning Clean Governance and free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7cd630a-5fa0-422b-b039-0d8a3ecf9f34","actionData","errors"]