[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7c4b2fa-ffc5-4210-8254-fd9045de5d99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-28","effective_date","2022-03-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyertaan Modal pemerintah daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2022 NO 1, NO REG 1-39/2022, TLD 188
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa adanya perubahan bentuk Usaha Perseroan Terbatas Bank NTB dari konvensional menjadi Perseroan terbatas Bank NTB Syariah, dan perubahan besaran penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian; \r\nb. bahwa guna meningkatkan ketahanan daya saing PT Bank NTB Syariah dalam industri perbankan nasional dan meningkatkan peranan PT Bank NTB Syariah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan peningkatan permodalan agar dapat meningkatkan laba, serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penyetoran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB Syariah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganPerpu Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Nomor 4 Tahun 2008; Perda Nomor 8 Tahun 2018 \n Dalam perda ini diatur mengenai penyertaan modal pemerintah provinsi NTB pada PT Bank NTB Syariah, dengan ruang lingkup a. status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah; b. penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan penyertaan modal; d. hasil usaha; e. penatausahaan dan pertanggungjawaban;dan f. pembinaan dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB Syariah. Latar belakangnya adalah perubahan bentuk Bank NTB dari konvensional menjadi syariah dan perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebelumnya serta peningkatan permodalan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tujuan penyertaan modal adalah untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperoleh manfaat investasi yang terukur, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan substansial mencakup:

Status dana APBD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penganggaran penyertaan modal dari APBD setiap tahun.
Pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Bank NTB Syariah, dapat berupa uang, saham, atau barang milik daerah.
Penetapan modal dasar PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp 3.000.000.000.000,- dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi NTB paling sedikit 51%.
Pengaturan mengenai penyetoran modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sampai dengan tahun 2024, yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pembagian keuntungan (laba) atau hasil usaha dari penyertaan modal daerah dihitung secara proporsional berdasarkan modal yang dimiliki.
Kewajiban PT. Bank NTB Syariah untuk membuat laporan tertulis setiap triwulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Gubernur dan DPRD.
Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

","transitional_provisions","1. Bentuk Badan Hukum PT. Bank NTB Syariah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2022

ABOUT

CAPITAL PARTICIPATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF WEST NUSA TENGGARA
IN PT. ΒΑΝΚ ΝTB SYARIAH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that due to changes in the form of the Limited Liability
Company Bank NTB from conventional to Limited
Liability Company Bank NTB Syariah, and changes in the amount
of capital participation, the Regional Regulation of the Province
of West Nusa Tenggara Number 14 of 2014
Concerning Capital Participation of the Regional Government of the Province
of West Nusa Tenggara in the Limited Liability Company Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, needs to be
adjusted;
that in order to increase the resilience of the competitiveness of PT Bank
NTB Syariah in the national banking industry and
increase the role of PT Bank NTB

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7c4b2fa-ffc5-4210-8254-fd9045de5d99","actionData","errors"]