[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7c20a6c-8540-4234-9392-6eb0f82c8d2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN\r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-09-11","effective_date","2017-09-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN\r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN\r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 \r\n 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 \r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 \r\n5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\n6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 \r\n7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\n10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 \r\n 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 \r\n 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 \r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 \r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\n28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 \r\n29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 \r\n 30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 \r\n31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 \r\n32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 \r\n33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 \r\n \n MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN\r\n DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.\n2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Makassar ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).\n\nLaporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 3.546.650.155.445,06 dan belanja sebesar Rp 3.278.340.966.082,69, menghasilkan surplus sebesar Rp 268.309.189.362,37. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 144.735.329.987,36 dan pengeluaran sebesar Rp 239.635.668.579,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp (94.900.338.591,64).\n\nNeraca per 31 Desember 2016 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 27.993.334.048.814,40, jumlah kewajiban sebesar Rp 141.411.479.163,88, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 27.851.922.569.650,50.\n\nLaporan operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 mencatat pendapatan sebesar Rp 3.776.148.650.020,93 dan beban sebesar Rp 3.137.712.462.158,20, menghasilkan surplus dari operasi sebesar Rp 638.436.187.862,73.\n\nWalikota Makassar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

MAKASSAR CITY REGULATION
NUMBER 2 OF 2017
on
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2016

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 320 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Mayor shall submit a draft Regional Regulation on accountability for the implementation of the APBD to the DPRD with the attached financial statements that have been examined by the Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7c20a6c-8540-4234-9392-6eb0f82c8d2a","actionData","errors"]