Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kabupaten Madiun. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta adanya kewajiban TSP bagi perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Tujuannya adalah memberikan batasan yang jelas mengenai TSP, menciptakan penyelenggaraan TSP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TSP, meminimalisasi dampak negatif perusahaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan daya saing perusahaan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan, serta menyelaraskan program TSP dengan perencanaan pembangunan daerah.

Peran Pemerintah Daerah meliputi memberikan pemahaman kepada perusahaan, menyampaikan informasi perencanaan pembangunan daerah, merumuskan sinergisitas program TSP, memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TSP, menyampaikan program prioritas pembangunan daerah, memberikan penghargaan kepada perusahaan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Perusahaan berhak menyusun program TSP, menentukan wilayah penerima manfaat, mendapatkan penghargaan, dan berpartisipasi aktif. Perusahaan berkewajiban merencanakan dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial, menumbuhkan kemitraan, dan menetapkan TSP sebagai bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.

Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usaha di daerah, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Program TSP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, program langsung pada masyarakat (hibah, penghargaan, beasiswa, subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial), dan program lainnya. Forum Pelaksana TSP dibentuk untuk memadukan program TSP, dengan anggota dari unsur perusahaan, perseroan, dan perguruan tinggi. Forum ini bertugas melakukan koordinasi, memberikan rekomendasi, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta menjadi mediator sengketa. Pendanaan operasional Forum Pelaksana TSP bersumber dari APBD Kabupaten Madiun.

(-)

1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.