[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7a5753a-21fd-4b19-b16b-a09f270e982a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
ABSTRAK:	\n \n bahwa data dan informasi merupakan aset yang \r\nsangat penting dalam sistem komunikasi global \r\nsehingga perlu diperhatikan keamanannya; \r\nbahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi \r\ndalam mendukung pemerintahan melalui \r\npenyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis \r\nelektronik pada Pemerintah Daerah Provinsi \r\nSumatera Barat menimbulkan risiko semakin \r\nberagam dan kompleks yang dapat mengganggu, \r\nmembahayakan, dan/atau menggagalkan \r\npelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan \r\npelayanan publik sehingga perlu diselenggarakan \r\npersandian untuk pengamanan informasi yang \r\ndilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan \r\nkomprehensif;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPenyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan \r\nInformasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. \n PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :\r\n1. KETENTUAN UMUM\r\n2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH\r\n3. KLASIFIKASI INFORMASI\r\n4. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI\r\n5. POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH\r\n6. KERJASAMA DAN KOORDINASI\r\n7. FORUM KOMUNIKASI SANDI\r\n8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n9. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN\r\n10. PEMBIAYAAN\r\n11. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019. \n 35 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah, membantu Perangkat Daerah dalam Pengamanan Informasi yang bersifat rahasia milik Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kinerja Dinas dalam menangani urusan pemerintahan bidang persandian untuk Pengamanan Informasi.\n\nKewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan persandian meliputi penetapan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta anggaran, dan koordinasi kegiatan bidang Persandian antar Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan Pengamanan Informasi elektronik dan non elektronik, termasuk informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID dengan persetujuan Gubernur, berdasarkan pengujian konsekuensi yang cermat.\n\nPenyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi, penyediaan Layanan Keamanan Informasi, dan Pengamanan Sistem Elektronik serta informasi non elektronik. Pemerintah Daerah menerapkan Pengamanan Informasi dalam pengelolaan Sistem Elektronik, termasuk penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terkait data dan Informasi, infrastruktur, dan aplikasi. Pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan melalui identifikasi, analisis, dan penetapan hasil untuk menjamin keamanan data dan informasi. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Persandian.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATRA

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE

NUMBER 10 OF 2019

CONCERNING

PROVISION OF ENCRYPTION
FOR INFORMATION SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

\n\n \n \n

Considering:

that data and information are very important assets
in the global communication system
so that security needs to be considered;
that the application of information and communication technology
in supporting governance through
the provision of an electronic-based government system
in the Regional Government of West
Sumatra poses increasingly diverse and complex
risks that can disrupt, endanger, and/or thwart
the implementation of regional government duties and
public service so that encryption needs to be organized
for information security which
is carried out systematically, structurally, and
comprehensively;
that based on the considerations as
referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7a5753a-21fd-4b19-b16b-a09f270e982a","actionData","errors"]