Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

(-)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan informasi geospasial tematik untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengelolaan sistem informasi pelayanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dilakukan dalam satu referensi geospasial yang mencakup standar, basis data, dan sistem informasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Tema IGT Pertanahan dan Ruang terdiri atas tema pertanahan dan tema ruang. Tema pertanahan berkaitan dengan kegiatan penetapan hak, pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, penatagunaan dan pemanfaatan tanah, pengadaan tanah, pengembangan tanah, konsolidasi tanah, penilaian tanah, pengendalian dan penertiban penguasaan tanah, serta penanganan sengketa pertanahan. Tema ruang berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan produksi, pengelolaan, dan penyebarluasan IGT.
3. Unit Produksi melakukan produksi IGT melalui persiapan penyusunan, pengumpulan DG dan IG, pengolahan DG dan IG, analisis DG dan IG, dan penyerahan DG dan IG. Unit Pengelola melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT, pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT, analisis IGT derivatif, dan penyerahan IGT ke Unit Penyebarluasan. Unit Penyebarluasan melaksanakan penyebarluasan IGT melalui pembangunan JIG, pemberian layanan penyebarluasan, pemeliharaan JIG, dan pengelolaan kewenangan akses berbagi pakai data.
4. Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang harus sesuai dengan standar yang disusun dan ditetapkan oleh Unit Produksi, Unit Pengelola, atau Unit Penyebarluasan.
5. Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi merupakan bentuk pemantauan dan evaluasi pada proses pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang.
6. Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang menggunakan JIG yang dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh Unit Penyebarluasan.
7. IGT Pertanahan dan Ruang harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dengan persyaratan konsisten dalam sintak, struktur, dan semantik, serta disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat dibaca sistem elektronik.
8. Layanan IGT Pertanahan dan Ruang dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengelolaan IGT menggunakan media elektronik dan nonelektronik dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kemutakhiran, dan kemudahan akses.

1. IGT Pertanahan dan Ruang yang sedang dalam proses produksi diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku. 2. IGT Pertanahan dan Ruang yang sedang dalam proses pengelolaan dan penyebarluasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.