[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d78261cc-4e9f-4adb-ae7f-08eda7e52ad7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-02-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2013/No.65 , LL 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menjamin kesinambungan kegiatan pelelangan ikan di Kabupaten Buton sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir, serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 54 Tahun 2009; Permen KP No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2004; Perda Kabupaten Buton No. 1 Tahun 2011; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nNAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI \r\nBAB III\r\nGOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB IV\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA \r\nBAB V\r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA\r\nTARIF RETRIBUSI \r\nBAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN \r\nBAB VIII\r\nMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG \r\nBAB IX\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN \r\nBAB X\r\nTATA CARA PEMBAYARAN\r\nBAB XI\r\nTATACARA PENAGIHAN\r\nBAB XII\r\nKEBERATAN \r\nBAB XIII\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN \r\nBAB XIV\r\nKEDALUWARSA \r\nBAB XV\r\nPEMERIKSAAN \r\nBAB XVI\r\nPEMANFAATAN \r\nBAB XVII\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XVIII\r\nPENYIDIKAN \r\nBAB XIX\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XX\r\nKETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB XXI\r\nKETENTUAN PENUTUP \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi\r\nPenyelenggaraan Pelelangan Ikan \n - \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kesinambungan kegiatan pelelangan ikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mengganti Peraturan Daerah lama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Objek Retribusi**: Penyediaan tempat pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah, termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya.\n2. **Subjek Retribusi**: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan ikan.\n3. **Tarif Retribusi**: Ditetapkan berbeda untuk nelayan, petani ikan, pedagang kecil (1% dari harga transaksi), pedagang besar dan pengusaha perikanan (2% dari harga transaksi), sewa penitipan ikan di gudang dingin (Rp. 1.200,- per kilo per sekali masuk), pelayanan parkir (Rp. 1000,- untuk roda empat dan Rp. 500,- untuk roda dua per hari), dan tambat labuh kapal (Rp. 500,- per Gross Tonnage per hari).\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan hasil retribusi, insentif pemungutan, dan penyidikan.","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, sepanjang tidak diatur masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Buton No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/302499/perda-kab-buton-no-6-tahun-2023","59e036bf-d485-480e-87f3-69076d19b631","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 9 OF 2013

ABOUT

LEVY FOR FISH AUCTION VENUES WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure the continuity of fish auction activities in Buton Regency as an effort to improve the welfare and living standards of coastal communities, as well as increase local revenue, it is necessary to regulate the management and Levy for Fish Auction Venues;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, Regional Regulation of Buton Regency Level II Number 2 of 1995 concerning Levies for the Implementation of Fish Auctions needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Buton Regency concerning Levies for Fish Auction Venues;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d78261cc-4e9f-4adb-ae7f-08eda7e52ad7","actionData","errors"]