[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7746c9b-5b95-4845-95c5-6cb201174693","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2004","number","29","year","2004","published_date","2004-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN. 2004 No. 108, TLN No.4425, LL SETNEG : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta mencegah peredaran Cakram Optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta dan menghindari persaingan tidak sehat dalam perdagangan Cakram Optik di Indonesia. Peraturan ini mengatur jenis dan sarana produksi Cakram Optik, termasuk mesin, peralatan, dan bahan baku yang digunakan. Setiap sarana produksi wajib memiliki kode produksi yang diakui secara internasional. Pengadaan mesin, peralatan, dan bahan baku harus mendapat persetujuan dari Menteri. Perusahaan Cakram Optik wajib melaporkan kegiatan produksinya secara berkala dan tunduk pada pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram Optik wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.\n2. Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2004
CONCERNING
HIGH TECHNOLOGY PRODUCTION FACILITIES
FOR OPTICAL DISCS (OPTICAL DISC)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 28 of Law Number 19 of 2002 concerning Copyright and to prevent the circulation of illegal Optical Discs that are detrimental to Copyright Holders, and to avoid unfair competition in the trade of Optical Discs in the country, it is deemed necessary to stipulate a Government Regulation concerning High Technology Production Facilities for Optical Discs (Optical Disc).

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Fourth Amendment to the 1945 Constitution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7746c9b-5b95-4845-95c5-6cb201174693","actionData","errors"]