[{"_1":2,"_157":-5,"_158":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","619a9a51596397922555343b65dec233-b8d2461ef193b7a7","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=619a9a51596397922555343b65dec233,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_156":152},"regulationId","d75fa69f-c89d-46fd-ac1d-c6da143904fa","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_153":-5,"_154":155},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_150":-5,"_151":152},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Ende","place_of_enactment","Ende","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dan-daerah-pajak
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang\r\nundang yang peiaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut\r\ndengan Peraturan Daerah; \r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu)\r\nPeraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan\r\nRetribusi di Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; Bab 4. Objek Pajak; Bab 5. Dasar Pengenaan Pajak; Bab 6. Saat Terutang Pajak; Bab 7. Wilayah Pemungutan Pajak; Bab 8. Tarif Pajak; Bab 9. Jenis Retribusi; Bab 10. Subjek Retribusi dan Wajib Pajak; Bab 11. Objek Retribusi; Bab 12. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Bab 13. Tarif Retribusi; Bab 14. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Bab 15. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi; Bab 16. Insentif Pemungutan; Bab 17. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Bab 18. Ketentuan Penyidikan; Bab 19. Ketentuan Pidana; Bab 20. Ketentuan Peralihan; Bab 17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024. \n a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemerikasaan Mutu Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak;\r\nb. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;\r\nc. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;\r\nd. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengawasan Retribusi Pengujian Kualitas Air; \r\ne. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pengujian Mutu Makanan dan/atau Minuman;\r\nf. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; \r\ng. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; \r\nh. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;\r\ni. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;\r\nj. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; \r\nk. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nI. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; \r\nm. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 54 halaman; 13 halaman penjelasan; 66 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[97,103,107,111,114,116,118,120,122,124,126,128,130],{"_98":99,"_100":101,"_44":102},"text","PERDA Kab. Ende No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181516/perda-kab-ende-no-3-tahun-2019","3ed38316-fb99-4923-9e38-8b21c0315f24",{"_98":104,"_100":105,"_44":106},"PERDA Kab. Ende No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181502/perda-kab-ende-no-1-tahun-2019","dfc96181-05a8-481b-91c5-b5a8b55cbfb2",{"_98":108,"_100":109,"_44":110},"PERDA Kab. Ende No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181798/perda-kab-ende-no-1-tahun-2017","829e0fdc-7563-408c-973b-3bbe2aa7e233",{"_98":112,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemerikasaan Mutu Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak","",{"_98":115,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional",{"_98":117,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C",{"_98":119,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengawasan Retribusi Pengujian Kualitas Air",{"_98":121,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pengujian Mutu Makanan dan/atau Minuman",{"_98":123,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah",{"_98":125,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum",{"_98":127,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha",{"_98":129,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu",{"_98":131,"_100":113},"Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=d75fa69f-c89d-46fd-ac1d-c6da143904fa","notFound","actionData","errors"]