[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d75cb1d3-7d3b-4523-b93a-ac133eb1184d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT\r\n\"SAO MASIGA\"","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT\r\n\"SAO MASIGA\"","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT \"SAO MASIGA\"
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT\r\n\"SAO MASIGA\"
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan meminimalisir korban bencana alam, bencana lainnya, marabahaya, dan/ atau wabah penyakit diperlukan respon cepat dan terpadu;\r\nb. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Posko Layanan Terpadu Masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang Pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\".\r\n \n 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0701 /YAN MED/RSKS/GOE/VII/ 1991 tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat;\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun\r\n2016 tentang Kewenagan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016\r\nNomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone\r\nNomor 6);\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun\r\n2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun · Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);\r\n \n PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT \"SAO MASIGA\"\r\n\r\nBABI KETENTUAN UMUM\r\n\r\nPasal 1\r\n\r\nDalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:\r\n1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.\r\n2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.\r\n3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.\r\n4. Bupati adalah Bupati Bone. \r\n- 3 -\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah\r\nKabupaten Bone.\r\n6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.\r\n7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.\r\n8. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.\r\n9. RSUD adalah RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dan\r\nRSUD Pancaitana Kabupaten Bone.\r\n10. Pos Layanan Terpadu Masyarakat adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program/fungsi dengan program/fungsi lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis dalam melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat atau emergency.\r\n11. Sao Masiga, adalah istilah kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bone yang berarti, Sao tempat dan Masiqa cepat tanggap.\r\n12. Gawat darurat merupakan suatu keadaan yang\r\nkejadiannya mendadak sehingga mengakibatkan seseorang ataupun banyak orang dengan segera memerlukan penanganan ataupun pertolongan dan bantuan secara cermat, tepat dan cepat.\r\n13. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/ atau manuaia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat dan pembangunan daerah/nasional yang memerlukan pertolongan dan bantuan.\r\n14. Penyelamatan keadaan darurat adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah dan bencana maupun harta benda yang berharga lainnya. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN DAN TUJUAN\r\n\r\nPasal 2\r\n\r\nPeraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\".\r\n\r\nPasal 3\r\n\r\nTUJUAN\r\n\r\nPembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:\r\n1. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani bencana, kerawanan gangguan kantibmas dan keadaan gawat darurat;\r\n2. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency); dan\r\n3. mempermudah koordinasi penanganan bencana, kerawanan gangguan kantibmas dan Keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.\r\n\r\n\r\nBAB III\r\nRUANG LINGKUP\r\n\r\n\r\nPasal 4\r\n\r\nRuang lingkup penyelenggaraan Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :\r\n1. pelaksana;\r\n2. jenis layanan;\r\n3. tugas dan tanggungjawab; dan\r\n4. monitoring dan evaluasi.\r\n\r\n\r\nBagian kesatu\r\nPelaksana\r\n\r\n\r\nPasal 5\r\n\r\nPelaksana Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 merupakan pengintegrasian beberapa layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat daerah yaitu : \r\n- s -\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian\r\nKabupaten Bone;\r\n\r\n2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;\r\n\r\n3. RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;\r\n\r\n4. RSUD Pancaitana Kabupaten Bone;\r\n5. Dinas Sosial Kabupaten Bone;\r\n6. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone;\r\n\r\n7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten\r\nBone;\r\n\r\n8. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bone; dan\r\n\r\n\r\nBagian Kedua\r\n\r\nJenis Layanan\r\n\r\n\r\nPasal 6\r\n\r\nJenis layanan Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 meliputi:\r\n1. Pelayanan informasi kegawatdaruratan;\r\n2. pelayanan kesehatan gawat darurat\r\n\r\n3. penyelamatan dalam keadaan gawat darurat;\r\n4. penanganan kebakaran;\r\n5. penanganan kejadian terkait kebencanaan; dan\r\n6. penanganan kejadian kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.\r\n\r\n\r\nPasal 7\r\n\r\nPenyelenggaraan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlangsung 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus\r\nmenerus.\r\n\r\nPasal 8\r\n\r\nPerangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nTugas dan Tanggung Jawab\r\n\r\n\r\nPasal 9\r\n\r\n(1) Untuk pelaksanaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :\r\n1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian\r\nKabupaten Bone :\r\na. menyediakan sarana call centre terkait penyelenggaraan Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\";\r\nb. menyediakan sumber daya manusia pelaksana call centre sebagaimana dimaksud pada huruf a;\r\nc. menjamin kelancaran operasional jaringan komunikasi Pos; dan\r\nd. melakukan pendampingan pengembangan\r\nsistem Layanan Pos.\r\n2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Umum Daerah Pancaitana Kabupaten Bone:\r\na. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan\r\nkesehatan masyarakat; dan\r\nb. menyediakan sumber daya pelayanan kesehatan.\r\n3. Dinas Sosia1 Kabupaten Bone:\r\na. melaksanakan pelayanan upaya pemulihan trauma;\r\nb. penguatan dan bantuan sosial bagi korban\r\nbencana;dan\r\nc. menyediakan sumber daya untuk membantu penguatan korban bencana dan penanganan serta pemulihan pasca bencana.\r\n4. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone,\r\nmenyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pelayanan penanganan bencana\r\nkebakaran. \r\n5. Badan Penanggulangan\r\nKabupaten Bone:\r\n \r\nBencana\r\n \r\nDaerah \r\na. menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pelayanan penyelamatan, evakuasi korban bencana alam;\r\nb. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;\r\ndan \r\n- 7 -\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nc. pemulihan trauma dan sarana dan prasarana dampak bencana alam.\r\n6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk penyelamatan manusia korban bencana dan kegawatdaruratan keamanan dan ketertiban masyarakat;\r\n(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab secara terkoordinasi, sinergis dan terintegrasi.\r\n\r\n\r\nBagian Keempat\r\nMonitoring dan Evaluasi\r\n\r\n\r\nPasal 10\r\n\r\n( 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh masing• masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan\r\ninstansi lainnya. \r\n(2) Hasil monitoring dan dimaksud pada ayat (1)\r\n \r\nevaluasi sebagaimana dijadikan sebagai bahan \r\npertimbangan dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan layanan Pos.\r\n\r\n\r\nBABIV\r\nPEMBIAYAAN\r\n\r\n\r\nPasal 11\r\nBiaya Operasional Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiqa\" yang terdiri dari biaya listrik dan telepon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.\r\n\r\n\r\nPasal 12\r\n\r\nPembiayaan untuk mendukung Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\" dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone yang dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBABV KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n\r\nPasal l3\r\nPeraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempat�12Eya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone. \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini membentuk Pos Layanan Terpadu Masyarakat \"Sao Masiga\" dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, meminimalisir korban bencana alam dan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan pos layanan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan respon cepat dan terpadu dalam menangani bencana dan keadaan darurat. Tujuannya adalah mengoptimalkan pelayanan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan gawat darurat, dan mempermudah koordinasi antar instansi.

Ketentuan Substansial:

Pelaksana: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kesehatan, RSUD Tenriawaru, RSUD Pancaitana, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Satpol PP Kabupaten Bone.
Jenis Layanan: Pelayanan informasi kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan gawat darurat, penyelamatan dalam keadaan gawat darurat, penanganan kebakaran, penanganan kejadian terkait kebencanaan, dan penanganan kejadian kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Layanan berlangsung 24 jam setiap hari.
Tugas dan Tanggung Jawab: Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan pos layanan terpadu, seperti penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SPM dan SOP masing-masing.
Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan layanan.

Biaya operasional pos layanan dibebankan pada APBD Kabupaten Bone.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGULATION OF THE REGENT OF BONE
NUMBER 16 OF 2019
ON
THE FORMATION OF INTEGRATED COMMUNITY SERVICE POST
\"SAO MASIGA\"

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the quality of public service and minimize victims of natural disasters, other disasters, dangers, and/or disease outbreaks, a fast and integrated response is needed;
that to fulfill the objectives as intended in letter a, it is necessary to form an Integrated Community Service Post;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to form a Regent of Bone Regulation on the Formation of the Integrated Community Service Post \"Sao Masiga\".

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Second Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d75cb1d3-7d3b-4523-b93a-ac133eb1184d","actionData","errors"]