[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d741af9f-2b82-46ca-bd65-ad36177a839f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-05-31","effective_date","2013-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Timur","place_of_enactment","Tamiang Layang","theme","Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan\r\n
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Barito Timur. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2008 \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK;\r\nBAB III : DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK;\r\nBAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB V : TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG;\r\nBAB VI : PENDATAAN;\r\nBAB VII : PENETAPAN;\r\nBAB VIII : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;\r\nBAB IX : KEDALUWARSA PENAGIHAN;\r\nBAB X : KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN;\r\nBAB XI : PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN\r\nDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK;\r\nBAB XIII : PEMERIKSAAN;\r\nBAB XIV : INSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XV : KETENTUAN KHUSUS;\r\nBAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVII : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Barito Timur. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan PBB-P2 sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait PBB-P2, termasuk:

Objek dan Subjek Pajak: Menjelaskan definisi bumi dan bangunan sebagai objek pajak, serta siapa yang menjadi subjek dan wajib pajak.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang berbeda berdasarkan nilai NJOP, serta penyesuaian tarif terkait dampak lingkungan dan status cagar budaya.
Tata Cara Pemungutan: Mengatur wilayah pemungutan, tahun pajak, saat pajak terutang, pendataan menggunakan SPOP, penetapan pajak melalui SPPT dan SKPD.
Pembayaran dan Penagihan: Menetapkan tata cara pembayaran pajak, jangka waktu pelunasan, serta mekanisme penagihan termasuk penerbitan STPD dan Surat Paksa.
Keberatan dan Banding: Mengatur prosedur pengajuan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.
Pembetulan dan Pembatalan: Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, serta penghapusan sanksi administrasi.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, dan mengatur administrasi pemungutan PBB-P2 secara efektif dan efisien. Kewenangan pemungutan pajak berada di Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dengan Peraturan Bupati Barito Timur.","sanctions","1. Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.\n2. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Barito Timur No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132035/perda-kab-barito-timur-no-2-tahun-2018","a8c42bb5-7639-4e40-ab31-0e26b6c18fd0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO TIMUR REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ABOUT
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Rural and Urban Land and Building Tax is stipulated as one type of regional tax of Barito Timur Regency;
that according to the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, regional taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Barito Timur Regency concerning Rural and Urban Land and Building Tax;

In view of:

Law Number 27

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d741af9f-2b82-46ca-bd65-ad36177a839f","actionData","errors"]