[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7367d23-1dd9-4058-bf23-982160d8120d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJAR
ABSTRAK:	\n \n Wilayah Kota Banjar memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan. Modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banjar pada khususnya, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya pada umumnya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Banjar. \n UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 27 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1999; PP No 54 Tahun 2000; PP No 82 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2014; PERMEN LH No 9 Tahun 2009; PERMEN LH No 18 Tahun 2009; PERMEN LH No 30 Tahun 2009; PERMEN LH No 5 Tahun 2012; PERMEN LH No 16 Tahun 2012; PERMEN LH No 2 Tahun 2013; PERMEN LH No 3 Tahun 2013; PERMEN LH No 8 Tahun 2013; PERMEN LH No 17 Tahun 2013; PERDA Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2004: PERDA Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2005; PERDA Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2006; PERDA Kota Banjar No 11 Tahun 2006; PERDA Kota Banjar No 1 Tahun 2012; PERDA Kota Banjar No 18 Tahun 2004; PERDA Kota Banjar No 7 Tahun 2008; PERDA Kota Banjar No 9 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Banjar dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tTugas dan Wewenang Pemerintah Daerah\r\n3.\tAsas, Tujuan, dan Ruang Lingkup\r\n4.\tPerencanaan\r\n5.\tPemanfaatan\r\n6.\tPengendalian\r\n7.\tPemeliharaan\r\n8.\tLaboratorium Lingkungan\r\n9.\tPemantauan Kualitas Lingkungan Hidup\r\n10.\tPengendalian Air Limbah, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun\r\n11.\tSistem Informasi\r\n12.\tHak, Kewajiban, dan Larangan\r\n13.\tPeran Masyarakat\r\n14.\tPengawasan\r\n15.\tKerjasama Antar Daerah\r\n16.\tSanksi Administratif\r\n17.\tPenyelesaian Sengketa Lingkungan\r\n18.\tPenyidikan\r\n19.\tKetentuan Pidana\r\n20.\tKetentuan Peralihan\r\n21.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota sesuai Perundang-undangan yang berlaku. \n 102 Halaman (Penjelasan 27 Halaman) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjar. Latar belakangnya adalah kekayaan sumber daya alam Kota Banjar yang perlu dilindungi dan dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah:

Melindungi wilayah Kota Banjar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
Menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ketentuan substansial meliputi:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam, mengembangkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan pendidikan dan penghargaan.
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion daerah, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Instrumen pencegahan meliputi KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup.
Pemeliharaan lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.
Pengendalian air limbah, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta limbah B3.
Sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terkoordinasi.
Hak, kewajiban, dan larangan bagi setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Peran masyarakat dalam pengawasan sosial, pemberian saran, dan penyampaian informasi.
Pengawasan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha secara periodik atau sewaktu-waktu.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.\n3. Kegiatan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya perizinan tersebut.","sanctions","1. Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 57 ayat (1).\n2. Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.\n3. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut maka dilakukan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CITY OF ΒΑNJAR

NUMBER 2
YEAR 2016
SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT
IN THE CITY OF BANJAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the territory of Banjar City possesses wealth derived from the environment in the form of natural resources as the basic capital for development in all aspects of life;
that this basic capital must be protected, maintained, preserved and utilized optimally for the welfare of the people of Banjar City in particular, and the harmony and balance of humans with the environment and its ecosystem in general;
that the maintenance of the sustainability of environmental functions is in the public interest, thus demanding responsibility, transparency and the role of the regional government and community members to maintain the quality of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7367d23-1dd9-4058-bf23-982160d8120d","actionData","errors"]