[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7325a91-298a-4280-ac72-0c1e7441031d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-01-06","effective_date","2016-07-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Informasi publik
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis\tperlu dijamin adanya keterbukaan infomasi publik\tsebagai sarana pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;\r\nb.bahwa\tuntuk mewujudkan proses keterbukaan publik sebagai ketentuan Pasal 26 Pasal 28 dan Pasal 32 Undang- Unndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\t\tKeterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\n2. UU No 12 Tahun 1950;\r\n3. UU No 9 Tahun 1998;\r\n4. UU No 39 Tahun 1999;\r\n5. UU No 40 Tahun 1999;\r\n6. UU No 14 Tahun 2008;\r\n7. UU No 43 Tahun 2009;\r\n8. UU No 12 Tahun 2011;\r\n9. UU No 23 Tahun 2014;\r\n10. PP No 68 Tahun 1999;\r\n11. PP No 108 Tahun 2000;\r\n12. PP No 79 Tahun 2005;\r\n13. PP No 61 Tahun 2010;\r\n14. Perpres No 87 Tahun 2014;\r\n15. Permendagri No 35 Tahun 2010;\r\n16. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010;\r\n17. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013;\r\n \n a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana; d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016. \n 48 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Badan Publik.
Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat.
Informasi yang dikecualikan.
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik.
Mekanisme memperoleh informasi.
Pembentukan Komisi Informasi Kabupaten.
Prosedur pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Kabupaten.
Hukum acara Komisi Informasi.
Gugatan ke pengadilan dan kasasi.

Badan Publik yang dimaksud meliputi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

","transitional_provisions","1. Selama Komisi Informasi Kabupaten belum dibentuk, Komisi Informasi yang dimaksud adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.\n2. Semua urusan terkait penyediaan laporan layanan Informasi Publik, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, dan penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur beserta hukum acaranya.\n3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SAMPANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT ADMINISTRATION IN SAMPANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize good and democratic governance, it is necessary to guarantee the existence of public information disclosure as a means of supervision and public participation in public policy making;
that in order to realize the public disclosure process as stipulated in Article 26, Article 28 and Article 32 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Public Information Disclosure in the Implementation of Government Administration in Sampang Regency;

Remembering:

Article 18 paragraph (6)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7325a91-298a-4280-ac72-0c1e7441031d","actionData","errors"]