[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d72c360e-b3a4-4b0b-ae72-8e81792097e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022","short_title","Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021","number","70","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d8f27d44-8416-4b3f-96fa-e38a3ed98f77","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Menteri Dalam Negeri","short_name","Instruksi Mendagri","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Instruksi Menteri Dalam Negeri NO. 70, bpad.jakarta.go.id: 2 hlm.
Instruksi Menteri Dalam Negeri TENTANG Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dengan tujuan untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Instruksi ini mewajibkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen RPD ini akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). RPD Provinsi harus ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Maret 2022, sedangkan RPD Kabupaten/Kota paling lambat minggu kedua bulan Maret 2022. Renstra PD Provinsi ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2022, dan Renstra PD Kabupaten/Kota paling lambat minggu keempat bulan Maret 2022. RPD yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

Penyusunan RKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023 dan RKP Tahun 2023. Instruksi ini juga mengatur bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan instruksi ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

INSTRUCTION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 70 OF 2021
ON
PREPARATION OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING DOCUMENTS
FOR REGIONS WITH HEAD OF REGION TERMS ENDING
IN 2022

\nMINISTER OF HOME AFFAIRS,
\nFollowing up on the mandate of Law Number 10 of 2016 concerning
\nthe Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of
\nGovernment Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of
\nGovernors, Regents, and Mayors into Law, one of whose mandates
\nis the implementation of simultaneous regional head elections nationally in 2024.
\nFor regions that do not have a head of region because their term of office ends in","pdf_url","/proxy/pdf?id=d72c360e-b3a4-4b0b-ae72-8e81792097e1","actionData","errors"]