[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d724b563-4a61-431d-bb57-4c59a85c643d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN - PENGELOLAAN - PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8, TLD. NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan perlu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan. Kebijakan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PERDA KAB. KAMPAR No. 3 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kampar mencakup beberapa aspek terkait dengan pembatasan istilah yang digunakan dan ruang lingkup; jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pengelolaan pendidikan; kurikulum; pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan; bahasa pengantar; pendidik dan tenaga kependidikan; hak dan kewajiban pemerintah daerah, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, konselor/tutor/pamong belajar/instruktur/fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, warga masyarakat, satuan pendidikan; prasarana dan sarana; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendanaan; penjaminan mutu; pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan; kerja sama; pengawasan dan pengendalian; peran serta masyarakat; dan sanksi administratif.\r\nPendidikan di Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan. \n Penjelasan : 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kampar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat melalui penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Ketentuan Substansial:

Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan:\n
- Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan keagamaan.
- Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan pendidikan dasar.
\n
Pengelolaan Pendidikan:\n
- Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan/atau satuan pendidikan.
- Bertujuan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan, mutu dan daya saing pendidikan, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
\n
Kurikulum:\n
- Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, dan pendidikan dasar mengacu standar nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
\n
Pendidik dan Tenaga Kependidikan:\n
- Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator.
- Tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah/Madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, tenaga kebersihan dan keamanan.
\n
Hak dan Kewajiban:\n
- Pemerintah Daerah wajib mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, menetapkan standar pelayanan minimal, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, menyediakan dana untuk wajib belajar, dan memfasilitasi satuan pendidikan.
- Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama, pelayanan pendidikan, bea siswa, dan penilaian hasil belajar, serta wajib menjaga norma pendidikan dan memelihara sarana prasarana.
\n
Prasarana dan Sarana:\n
- Penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
\n
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi:\n
- Evaluasi dilakukan untuk pengendalian mutu pendidikan.
- Akreditasi difasilitasi oleh Bupati melalui Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- Sertifikasi mencakup ijazah dan sertifikat kompetensi.
\n
Pendanaan:\n
- Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
\n
Penjaminan Mutu:\n
- Setiap satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
\n
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan:\n
- Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan.
\n
Kerjasama:\n
- Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi.
\n
Pengawasan dan Pengendalian:\n
- Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.
\n
Peran Serta Masyarakat:\n
- Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan.
\n

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 59, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, dan/atau pencabutan tetap izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
on
MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAMPAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the organization of education must be able to create an intelligent and dignified society so as to improve welfare;
that in order to realize the ideals as intended in letter a, it is necessary to have a planned, directed and sustainable education implementation policy by paying attention to accessibility and equitable distribution of education as well as accountability of education governance;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Education.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d724b563-4a61-431d-bb57-4c59a85c643d","actionData","errors"]