[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d720fd57-7499-426c-933c-37a00ff33a56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENGUJIAN-KENDARAAN-BERMOTOR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD No.10 Seri C 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pelayanan kepada\r\nmasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Daerah;\r\nPelaksanaan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan dalam\r\nrangka menunjang kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu-lintas dan pengangkutan di jalan serta kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus sebagai potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah;\r\nPengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Daerah\r\ndalam bentuk pemeriksaan, penilaian, pemeliharaan, perawatan serta\r\npengawasan operasional, sehingga kendaraan bermotor yang dioperasikan memenuhi persyaratan dan laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 38 Thn 2004; UU No. 22 Thn 2009; UU No. 28 Thn 2009; UU No. 32 Thn 2009; PP No. 42 Thn 1993; PP No. 43 Thn 1993; PP No. 44 Thn 1993; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Penagihan; Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengujian kendaraan bermotor, menunjang kelancaran lalu lintas, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan jenis kendaraan bermotor. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan jenis kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Mobil barang, tractor tanpa kereta tempel Rp 52.000,00
Mobil bus Rp 42.000,00
Mobil penumpang (Taxi, Outlet) Rp 40.000,00
Kendaraan khusus Rp 45.000,00
Kendaraan tempelan/gandengan Rp 42.000,00
Kendaraan angkutan jenis ke IV (roda tiga) Rp 25.000,00
Buku uji Rp 15.000,00
Pemasangan tanda uji samping Rp 15.000,00

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.

Setiap orang atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji diwajibkan untuk mengujikan kendaraannya pada Dinas Perhubungan. Dilarang mengoperasikan kendaraan tanpa bukti pengujian yang sah atau mengubah data teknis kendaraan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST BANGKA REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 17 OF 2011
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further improve service efforts to the community, especially those related to the implementation of the Regional Government's authority, it is deemed necessary to stipulate regulations regarding motor vehicle testing within the Regional territory;
that the implementation of motor vehicle testing needs to be carried out in order to support the smooth, orderly and safe traffic and transportation on the roads and the preservation of the environment, so that it can contribute to the welfare of the community, and at the same time as a potential that can increase the original regional income;
that motor vehicle testing is carried out by the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d720fd57-7499-426c-933c-37a00ff33a56","actionData","errors"]