[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d71767c5-c9dc-4382-a9b5-4d5c986e4e55","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-06-21","effective_date","2013-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program, rencana pembangunan dan rencana kerja
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa sejalan dengan perubahan kebijakan nasional tentang Tata Ruang yang dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau pihak ketiga; Serta untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banjar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar; Sehingga ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPeran, Fungsi Dan Lingkup Pengaturan; \r\n3.\tTujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang;\r\n4.\tRencana Struktur Ruang Wilayah;\r\n5.\tRencana Pola Ruang Wilayah;\r\n6.\tPenetapan Kawasan Strategis;\r\n7.\tArahan Pemanfaatan Ruang;\r\n8.\tKetentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;\r\n9.\tKelembagaan;\r\n10.\tHak, Kewajiban, Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;\r\n11.\tSanksi Administratif;\r\n12.\tKetentuan Penyidikan;\r\n13.\tKetentuan Pidana;\r\n14.\tKetentuan Lain-Lain;\r\n15.\tKetentuan Peralihan;\r\n16.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013. \n 180 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan religius. Hal ini didasarkan pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, dan energi. Kebijakan ini dicapai melalui pengembangan sistem perkotaan serta jaringan perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Kebijakan utama meliputi:

Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Pengembangan pariwisata berbasis alam dan lingkungan buatan.
Pengembangan sektor pertanian untuk mendorong agropolitan dan perluasan areal pertanian.
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pengembangan jaringan perdagangan.
Pengembangan kawasan perikanan untuk mewujudkan minapolitan.
Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam.
Pengembangan wilayah transmigrasi.
Perlindungan daerah nipah dan rambai serta pengembangan perikanan pesisir.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Pengelolaan kawasan hutan produksi secara berkelanjutan.
Pembentukan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan utama.
Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana terpadu yang berwawasan lingkungan.

\n\n

Strategi yang diterapkan meliputi:

Pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Pengembangan objek wisata religius, budaya, alam, dan agrowisata.
Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian.
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui perencanaan, penetapan, pengembangan, dan pengendalian.
Pengembangan kawasan perdagangan sebagai pemasaran hasil industri kerajinan dan pertanian.
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan budidaya.
Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam.
Pengembangan wilayah transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
Perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Pengelolaan kawasan hutan secara optimal dan berkelanjutan.
Pengembangan sub pusat pelayanan untuk mengurangi beban pusat primer.
Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n4. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n5. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n6. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n7. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang membatalkan/mencabut izin dimaksud.\n8. Penggantian yang layak dilakukan dengan memperhatikan indikator: harga pasaran setempat, Nilai Jual Objek Pakai (NJOP), dan kemampuan daerah.\n9. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini\n10. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","Pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
SPATIAL PLANNING OF BANJAR REGENCY
YEAR 2013 - 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in line with the changes in national policy on Spatial Planning which is associated with regional autonomy policy, Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning has been enacted;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the spatial plan is a direction for the location of development investments carried out by the government, community, and/or third parties;
that to direct development in Banjar Regency by utilizing regional space in a efficient, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security defense, it is necessary to prepare a Spatial Plan for Banjar Regency;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d71767c5-c9dc-4382-a9b5-4d5c986e4e55","actionData","errors"]