[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6fab7c0-940b-4b04-9336-516ef93fc380","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2016 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2017-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lhokseumawe","place_of_enactment","Lhokseumawe","theme","BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
ABSTRAK:	\n \n -\tBahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 9 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 tahun 2012, dan Permendagri No. 77 Tahu 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal \n -\tDasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun2002; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008. \n -\tDalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBK, Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017. \n - \n - \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kota Lhokseumawe ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal. Latar belakangnya adalah pelaksanaan MoU Helsinki 2005 dan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh dan bantuan keuangan partai politik.

\n\n

Tujuan Kebijakan:

Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh melalui proses demokratis dan adil.
Membantu kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik dan partai politik lokal yang mendapat kursi di DPRK.
Meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik rakyat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Bantuan keuangan bersumber dari APBK dan diberikan setiap tahun secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK.
Tata cara penghitungan bantuan keuangan diatur berdasarkan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK bagi partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
DPD/DPC/DPW Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan administrasi.
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota melakukan verifikasi kelengkapan administrasi.
PPKD atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
Bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan pendidikan politik (minimal 60%) dan operasional sekretariat.
Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LHOKSEUMAWE
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NUMBER 10 OF 2016
tentang
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES AND LOCAL POLITICAL PARTIES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

Considering / Whereas in the context of implementing the Memorandum of Understanding (MoU) Helnsinki 15 August 2005, the Government of the Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) affirmed their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all. The parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a democratic and fair process within the Unitary State of the Republic of Indonesia;
Considering / Whereas in the context of implementing the provisions of Article 84 of Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6fab7c0-940b-4b04-9336-516ef93fc380","actionData","errors"]