Surat Edaran Direktur Jenderal Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor 366 Tahun 2026

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik (E-KPMI). Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keseragaman nasional, kepastian hukum, serta memperkuat tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui penyesuaian tampilan, format, dan mekanisme validasi E-KPMI pada Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO P2MI).

Secara substansial, kebijakan ini menetapkan standar baru bagi E-KPMI sebagai instrumen identifikasi, verifikasi, dan otentikasi yang terintegrasi. E-KPMI wajib memuat elemen data minimal, yaitu nama PMI, nomor paspor, daerah asal, negara penempatan, pelaksana penempatan, foto, QR Code yang terhubung secara real-time dengan SISKO P2MI, serta masa berlaku. Seluruh penerbitan dan perpanjangan E-KPMI wajib mengikuti format terbaru ini, di mana sistem hanya akan memproses dan memvalidasi kartu yang memenuhi standar baru tersebut.