[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6eaa44d-18a9-459a-b195-f17be12a0dea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-09-05","effective_date","2023-09-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota","place_of_enactment","Sarilamak","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;\r\nb. bahwa PT. Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;\r\nc. bahwa ketentuan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. \n Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang\r\nBadan Usaha Milik Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \n Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi, khususnya penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Penyertaan modal dapat berasal dari APBD, berupa uang dan/atau barang. Jumlah penyertaan modal sampai tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 25.039.650.000,00 dengan rincian pada PT. Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya Sumbar, dan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari ditujukan untuk pemenuhan modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,- yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Penatausahaan penyertaan modal dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45899/perda-kab-lima-puluh-kota-no-2-tahun-2014","4b5edc8a-be56-4b3a-a8ae-80853d9359ce","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LIMA PULUH KOTA
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LIMA PULUH KOTA REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ABOUT
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LIMA PULUH KОТА,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government can make investments in order to realize public welfare, and increase Regional income to obtain economic, social and/or other benefits;
that PT. Bank Nagari as a Regional Owned Enterprise of West Sumatra Province needs to be given an additional Regional Capital Participation in order to improve the capital structure and/or increase business capacity which is carried out carefully and adjusted to the financial capabilities of the region;
that the provisions regarding the Capital Participation of the Regional Government of Lima Puluh Kota Regency have been regulated in Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6eaa44d-18a9-459a-b195-f17be12a0dea","actionData","errors"]