[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6e468cd-633c-4904-a06c-927257c7a73b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2003","number","10","year","2003","published_date","2003-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Pengaturan Kegiatan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2003/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengaturan Kegiatan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa perlu untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan\r\nterhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Murung\r\nRaya agar berdayaguna dan berhasil guna dalam mempercepat\r\nproses Pembangunan Daerah serta kesejahteraan rakyat \n Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang\r\nNomor 11 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang\r\nNomor 12 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun\r\n2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nKEBIJAKAN DALAM PENGATURAN\r\nKEGIATAN USAHA;\r\nBAB III\r\nKEWAJIBAN PERUSAHAAN;\r\nBAB IV\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB V\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya agar berdayaguna dan berhasil guna dalam mempercepat proses pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha diwajibkan memiliki tempat usaha atau kantor perwakilan di ibu kota daerah untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, menempatkan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, dan melaksanakan program pembangunan masyarakat di sekitarnya. Perusahaan wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah, menghadiri rapat yang diadakan pemerintah daerah, bertanggung jawab atas risiko kegiatan perusahaan, memprioritaskan tenaga kerja lokal, memiliki alamat yang jelas dan papan nama kantor, melunasi kewajiban, dan melaporkan kegiatan perusahaan secara berkala. Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi.","transitional_provisions","1. Setiap perusahaan dan/atau pelaku usaha yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3 di atas, paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).\n2. Jika pelanggaran dilakukan berulang kali oleh Badan Usaha, Bupati berhak mencabut Ijin Usaha dan Ijin Lokasi Perusahaan tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 10 OF 2003
CONCERNING
REGULATION OF COMPANY ACTIVITIES
IN MURUNG RAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering; :	\n \n that it is necessary to improve the guidance and supervision of companies operating in Murung Raya Regency in order to be efficient and effective in accelerating the Regional Development process and the welfare of the people; \n that to realize the intention of letter a, it is stipulated by the Regional Regulation of Murung Raya Regency. \n \n
In view of :	\n \n Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan into Law (State Gazette of 1959 Number 72, Supplement to State Gazette Number 1820); \n Law Number 1 of 1967 Jo Law Number 11 of 1970 concerning Foreign

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6e468cd-633c-4904-a06c-927257c7a73b","actionData","errors"]