[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6de6133-5853-4c66-a3f1-2be636d25179","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pemakaian-kekayaan-daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang\r\ncukup tinggi dan dimanfaatkan lebih optimal, maka perlu\r\ndipertahankan fungsi dan keberadaannya;\r\nb. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, maka diperlukan biaya operasional yang memadai\r\nyang didapat dengan menyesuaikan tarif Retribusi Pemakaian\r\nKekayaan Daerah dengan mengatur kembali Peraturan Daerah\r\nKota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan\r\nhuruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang\r\ntentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang\r\nNomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan yang\r\nkhusus disediakan, dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk\r\nkepentingan orang pribadi/badan.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama Obyek Dan Subyek Retribusi\r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; \r\n5.\tPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;\r\n6.\tStruktur Dan Besarnya Tarif;\r\n7.\tWilayah Pemungutan;\r\n8.\tTata Cara Pemungutan;\r\n9.\tMasa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;\r\n10.\tTata Cara Pembayaran;\r\n11.\tTata Cara Penagihan\r\n12.\tTata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan;\r\n13.\tTata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan,Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan;\r\n14.\tTata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n15.\tKadaluwarsa;\r\n16.\tSanksi Administrasi\r\n17.\tKetentuan Penyidikan\r\n18.\tKetentuan Pidana;\r\n19.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008. \n Mencabut :\r\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penginapan; dan\r\n2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah. \n 53 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penginapan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 27 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian tarif retribusi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan kenaikan biaya pemeliharaan kekayaan daerah.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi meliputi penggunaan berbagai fasilitas seperti Gedung Pertemuan Balai Kota, Taman Budaya Raden Saleh, Manunggal Jati, Tri Lomba Juang, Gedung Juang, Ruangan/Toko di Lapangan Citarum, Wisma Cibubur, Gelanggang Pemuda, Kampoeng Wisata Taman Lele, Lapangan Pancasila Simpang Lima, serta penggunaan mobil derek, ambulans, jenazah, unit dan pompa pemadam kebakaran, alat-alat berat, sewa rumah milik Pemda, sewa lahan, peralatan laboratorium lapangan dan penelitian, dan Pasar Ikan Hyginis Rejomulyo. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tersebut.

Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis, jangka waktu, dan/atau luas lahan pemakaian. Struktur dan besarnya tarif didasarkan pada prinsip memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan, penyusutan, dan berorientasi pada harga pasar. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, tata cara pemungutan yang tidak dapat diborongkan, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi, pembatalan, dan pengembalian kelebihan pembayaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[92,97],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penginapan","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2008 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
LOCAL RETRIBUTION ON THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that in order for regional assets to have a high enough
economic value and be utilized more optimally, it is necessary to
maintain their function and existence;
that to support the activities as intended in
letter a, adequate operational costs are required
which are obtained by adjusting the Local Retribution on the Use of
Regional Assets by re-regulating the Regional Regulation of
Semarang City Number 1 of 2003 concerning Local Retribution on the
Use of Regional Assets;
that to implement the intentions in letters a and
b, it is necessary to form a Regional Regulation of Semarang City
concerning Local Retribution on the Use of Regional Assets.

Remembering:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of
Large

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6de6133-5853-4c66-a3f1-2be636d25179","actionData","errors"]