[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6d65403-61ae-47b5-85a9-29517923dd01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk\r\nmemperoleh persetujuan bersama; \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang\r\ndiajukan merupakan perwujudan dari Perubahan\r\nRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang\r\ndijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD\r\nserta perubahan prioritas dan plafon anggaran\r\nsementara yang telah disepakati antara Pemerintah\r\nDaerah dengan DPRD pada tanggal 15 September 2023; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.\r\n \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor\r\n2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang\r\n\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856); \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi\r\nSulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6775); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\r\n6322); \r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n1781); \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2972);\r\n \n PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:\r\n1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.\r\n2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah\r\nnilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.\r\n3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai\r\npengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. \r\n4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD\r\nadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah. \r\n5. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda\r\nProvinsi Sulawesi Selatan.\r\n6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. \r\n7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.\r\n\r\n\r\nPASAL 2 : Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula\r\nsebesar Rp10.133.082.075.208,00 bertambah sebesar Rp143.211.867.157,00\r\nsehingga menjadi Rp10.276.293.942.365,00\r\n\r\nPASAL 3 : Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a\r\n\r\nPASAL 4 : Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a\r\n\r\nPASAL 5 : Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b\r\n\r\nPASAL 6 : Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a\r\n\r\nPASAL 7 : Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c\r\n\r\nPASAL 8 : Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a\r\n\r\nPASAL 9 : Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk\r\nkeperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal\r\npemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran\r\ntersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih\r\ndahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD.\r\n\r\nPASAL 10 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana\r\ndimaksud dalam pasal 2,\r\n\r\nPASAL 11 : Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai\r\nlandasan operasional pelaksanaan APBD.\r\n\r\nPASAL 12 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023. \n Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai\r\nlandasan operasional pelaksanaan APBD. \n 958 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023 mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. \n\nAnggaran pendapatan daerah bertambah sebesar Rp143.211.867.157,00, sehingga total menjadi Rp10.276.293.942.365,00. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mengalami penurunan, sementara pendapatan transfer mengalami peningkatan. \n\nBelanja daerah juga mengalami peningkatan, terutama pada belanja operasi dan belanja transfer, sementara belanja modal dan belanja tidak terduga mengalami penurunan. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. \n\nPembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bertambah, terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan berkurang, terutama pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. \n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai pengeluaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, yang dapat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, dengan mekanisme Perkada perubahan penjabaran APBD. Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai perubahan APBD.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.","link","","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION
OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

Considering:

that to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted is a manifestation of the Amendment to the Regional Government Work Plan for 2023 which is elaborated into changes in the general policy of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6d65403-61ae-47b5-85a9-29517923dd01","actionData","errors"]