Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang Darurat ini diterbitkan karena permintaan dari Pemerintah Negara Sumatera Selatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan di daerah tersebut. Hal ini juga dipicu oleh berhentinya Wali Negara Sumatera Selatan dan kebutuhan mendesak untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini menetapkan jabatan Komisaris Pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Komisaris Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan di Negara Sumatera Selatan, termasuk tugas pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, alat-alat perlengkapan Negara-bagian seperti Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan dibekukan. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan instruksi bagi Komisaris Pemerintah yang dapat menyimpang dari peraturan yang ada. Hingga instruksi tersebut terbentuk, Komisaris Pemerintah harus mengikuti petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.