[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6d273a7-bc47-4e63-bf08-31f4e8539eb3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-10-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seluma","place_of_enactment","Pasar Tais","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bangunan gedung, kendaraan serta sarana dan prasarana lainnya milik pemerintah Kabupaten Seluma selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintahan, juga dapat digunakan oleh masyarakat dan atau badan hukum lainnya dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No. 3 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 6 Th. 2006 dan PP No. 69 Th 2010 \n Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi: Alat-alat Berat, Kendaraan roda empat jenis dump truck;\r\nLapangan Tenis, Gedung Kantin, Balai Adat, Asrama / Kamar pada Badan Diklat, Ruang Rapat Beserta Kelengkapannya pada Badan Diklat, Aula Badan Diklat, Kursi Tamu, Kursi Belajar, Kursi Plastic, Kursi Chitos.\r\nSubjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.\r\nWajib Retribusi adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Seluma. Latar belakangnya adalah bahwa kekayaan daerah, seperti bangunan gedung, kendaraan, dan sarana prasarana, dapat digunakan oleh masyarakat dan badan hukum, sehingga perlu diatur sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata dan mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi, yaitu pemakaian kekayaan daerah seperti alat-alat berat, kendaraan roda empat jenis dump truck, lapangan tenis, gedung kantin, balai adat, asrama/kamar pada Badan Diklat, ruang rapat beserta kelengkapannya pada Badan Diklat, aula Badan Diklat, kursi tamu, kursi belajar, kursi plastik, dan kursi chitos.
Subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, yaitu berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian.
Struktur dan besarnya tarif retribusi, yang diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi ditetapkan dalam angka yang berbeda-beda untuk setiap jenis kekayaan daerah.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.
Tata cara pemungutan retribusi, yang dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor secara bruto ke kas daerah.
Tata cara pembayaran retribusi, yang harus dilunasi sekaligus di muka selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara penagihan retribusi, yang didahului dengan surat teguran jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.
Tata cara pengajuan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang dapat diberikan oleh Bupati.
Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.
Ketentuan mengenai pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Ketentuan mengenai insentif pemungutan retribusi.
Ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Seluma No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/315295/perda-kab-seluma-no-1-tahun-2024","c24e6303-aa78-434d-ad52-bcaceb81f5d1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SELUMA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SELUMA REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2012
CONCERNING
LOCAL FEE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELUMA,

\n\n \n \n

Considering:

that buildings, vehicles, and other facilities and infrastructure owned by the Seluma Regency government, in addition to being used to meet government needs, can also be used by the public and/or other legal entities;
that buildings, vehicles, and other facilities and infrastructure owned by the government as referred to in letter a, are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional development and government;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, it is necessary to reorganize and rearrange the Regional Regulation of Seluma Regency concerning Local Fee for the Use of Regional Assets;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6d273a7-bc47-4e63-bf08-31f4e8539eb3","actionData","errors"]