[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6bb5dba-6575-439b-8d0e-690b3f5b9c0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan daerah - Pendirian Perseroan Terbatas
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian \r\ndaerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli \r\nDaerah, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) \r\nyang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah \r\ndapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha \r\nMilik Pemerintah dan/atau swasta; bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah \r\ndapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan. \r\npelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan \r\ndengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan \r\nperundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan \r\nDaerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas \r\nInvestama Jaya;\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pendirian, Nama Dan Tempat Kedudukan; Azas, Maksud Dan Tujuan; Tugas Dan Wewenang; Bidang Usaha; Modal; Saham; Rapat Umum Pemegang Saham; Direksi; Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih; Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembubaran Dan Likuidasi; Dewan Komisaris; Kepegawaian; Tahun Buku, Rencana Kerja, Dan Anggaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. Banyumas Investama Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bersama pihak lain yang berbentuk badan hukum. Pendirian perseroan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan Substansial:

Pendirian dan Kedudukan: PT. Banyumas Investama Jaya didirikan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan pihak lain berbentuk badan hukum, berkedudukan di Kabupaten Banyumas.
Azas dan Tujuan: Perseroan berazaskan demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi sumber PAD.
Tugas dan Wewenang: Perseroan bertugas melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian, serta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap badan usaha dimana perseroan menanamkan saham. Perseroan berwenang mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi perusahaan, dan/atau melepas kepemilikan pada suatu badan usaha berdasarkan RUPS.
Bidang Usaha: Perseroan bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi, lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah industri, kelistrikan, dan lain-lain kegiatan usaha.
Modal: Modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian sebesar Rp. 1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pihak lain sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Saham: Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama, dengan nilai nominal yang ditetapkan oleh RUPS.
Organ Perseroan: Organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi/Direktur, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
Direksi: Perseroan dipimpin oleh Direktur/Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
Dewan Komisaris: Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota komisaris paling banyak 2 (dua) orang.
Kepegawaian: Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur/Direksi.
Keuangan: Tahun buku perseroan adalah tahun takwim. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal.
Penggunaan Laba: Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Akta Pendirian. Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah.
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi: Komisaris, Direktur/Direksi dan/atau karyawan yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian.
Pembubaran dan Likuidasi: Pembubaran dan likuidasi diputuskan dalam RUPS.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);
Government Regulation Number 26 of 1998 concerning the Use of Limited Liability Company Names (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1998 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3740);
Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4578);
Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 82,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6bb5dba-6575-439b-8d0e-690b3f5b9c0b","actionData","errors"]