Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2007

(-)

Peraturan Daerah ini membentuk tiga kecamatan baru di Kabupaten Kolaka, yaitu Kecamatan Tinondo, Kecamatan Poli-Polia, dan Kecamatan Lalolae. Pembentukan ini didasari oleh perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan Tinondo memiliki luas wilayah ± 261.13 km² dan meliputi enam desa, dengan pusat pemerintahan di Desa Tinondo. Kecamatan Poli-Polia memiliki luas wilayah ± 133.53 km² dan meliputi lima desa, dengan pusat pemerintahan di Desa Poli-Polia. Kecamatan Lalolae memiliki luas wilayah ± 75.39 km² dan meliputi lima desa/kelurahan, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Lalolae.

Peraturan ini juga mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kantor kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi kantor kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dan beberapa seksi (Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Umum), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Peraturan ini juga mengatur tata kerja kantor kecamatan, eselon jabatan, serta pengangkatan dalam jabatan. Desa yang menjadi ibukota kecamatan dapat berubah status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka: a. Kecamatan Mowewe meliputi wilayah yang disebutkan. b. Kecamatan Tirawuta meliputi wilayah yang disebutkan. c. Kecamatan Ladongi meliputi wilayah yang disebutkan. d. Kecamatan Lambandia meliputi wilayah yang disebutkan. 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. 3. Penyesuaian dan penataan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat akan disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

(-)