[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a7fb18-3b06-4928-9d11-3fae5f53c485","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN\r\nBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN\r\nBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN\r\nBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan\r\nkeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan\r\npaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017; \n Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4400);\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109\r\nTahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman\r\nPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2017; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2016 tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2017 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 10);\r\n43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang\r\nRetribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota\r\nKediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah\r\nTahun 2017 Nomor 46);\r\n44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang\r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017\r\nNomor 6); \n Peraturan ini mengatur mengenai pertanggunjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 . Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat :\r\na. Laporan realisasi anggaran;\r\nb. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;\r\nc. Neraca;\r\nd. Laporan operasional;\r\ne. Laporan arus kas;\r\nf. Laporan perubahan ekuitas; dan\r\ng. Catatan atas laporan keuangan. \r\n\r\nLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan\r\nikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018. \n jumlah 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).\n2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).\n3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi:

Laporan realisasi anggaran, yang mencakup pendapatan sebesar Rp. 1.239.131.382.633,36 dan belanja sebesar Rp. 1.269.944.308.580,97, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 30.812.925.947,61. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 230.907.373.861,05 dan pengeluaran sebesar Rp. 0,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 230.907.373.861,05.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp. 200.094.447.913,44.
Neraca, yang mencatat jumlah aset sebesar Rp. 3.019.203.700.774,35, jumlah kewajiban sebesar Rp. 18.451.517.635,67, dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 3.000.752.183.138,68.
Laporan operasional, yang mencatat surplus dari operasi sebesar Rp. 108.304.566.524,52 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 104.918.648,00, serta beban luar biasa sebesar Rp. (103.086.227.423,61), sehingga menghasilkan surplus LO sebesar Rp. 5.323.257.748,91.
Laporan arus kas, yang mencatat saldo kas akhir sebesar Rp. 200.094.447.913,44.
Laporan perubahan ekuitas, yang mencatat ekuitas akhir sebesar Rp. 3.000.752.183.138,68.
Catatan atas laporan keuangan, yang memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Walikota Kediri menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 9 OF 2018
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2017

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

Considering :

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1)
of Law Number 23 of 2014 on Regional Government
as amended several times, the latest
with Law Number 9 of 2015 on
Second Amendment to Law Number 23 of 2014
on Regional Government, the Regional Head shall submit
a Draft Regional Regulation on Accountability
for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget to the
Regional House of Representatives (DPRD) accompanied by a report
financial statements that have been audited by the Audit Board
no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year,
it is necessary to establish a Regional Regulation on
Accountability for the Implementation of the Revenue and
Expenditure Budget for Fiscal Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a7fb18-3b06-4928-9d11-3fae5f53c485","actionData","errors"]