[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a2adfd-a8df-497a-bec4-74ae5b800a2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2004","number","6","year","2004","published_date","2004-03-17","effective_date","2004-03-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Pembentukan Badan Perwakilan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Perwakilan Desa
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2004/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Perwakilan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pembentukan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS- DPRD/2001; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pemilihan dan Penetapan Anggota BPD, Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota BPD, Kedudukan Keuangan BPD, Masa Keanggotaan dan Pemberhentian Anggota BPD, Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD Antar Waktu, Mekanisme dan Tata Tertib Rapat, Tindakan Penyidikan Anggota BPD.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2004. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wahana demokrasi di tingkat desa. BPD memiliki kedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa, dengan tugas dan wewenang meliputi penetapan calon Kepala Desa terpilih, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, serta menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama Kepala Desa. Fungsi BPD mencakup mengayomi adat istiadat, legislasi (merumuskan Peraturan Desa), pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes, dan Keputusan Kepala Desa, serta menampung aspirasi masyarakat. Anggota BPD dipilih dari unsur adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, dan unsur pemuka lainnya. Peraturan ini juga mengatur mengenai hak, kewajiban, larangan bagi anggota BPD, kedudukan keuangan BPD, masa keanggotaan, pemberhentian anggota, serta mekanisme penggantian anggota dan pimpinan BPD antar waktu. Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD wajib dilaporkan kepada Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2004 SERIES: NUMBER:8

=========
REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 6 OF 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 76 of 2001 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages, the formation of the BPD as stipulated in Regional Regulation of Kebumen Regency Number 5 of 2000 needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment of BPD.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java jo. Government Regulation Number 32 of 1950 concerning the Determination

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a2adfd-a8df-497a-bec4-74ae5b800a2e","actionData","errors"]