[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6952b01-854f-4240-a649-4c8095cb52fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-09-25","effective_date","2024-10-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Pelayanan Publik - Ramah Kelompok Rentan
2024
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 11, BN 2024 (680); 47 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang\r\nberkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi\r\nkelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok\r\nrentan, diperlukan panduan penyelenggaraan pelayanan\r\npublik yang ramah bagi kelompok rentan \n Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; Permenpan Nomor 60 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 39 Tahun 2022 \n PEraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan yang meliputi:\r\na. penyandang disabilitas;\r\nb. orang lanjut usia;\r\nc. wanita hamil;\r\nd. anak-anak; dan\r\ne. korban bencana alam dan bencana sosial; pembinaan serta pemantauan dan evaluasi; penghargaan dan sanksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. \n 47 hlm; hlm 1 sd 9 batang tubuh, hlm 10 sd 47 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini memberikan panduan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik yang ramah bagi Kelompok Rentan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kewajiban Organisasi Penyelenggara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik ramah bagi Kelompok Rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan korban bencana alam dan bencana sosial.\n2. Aspek-aspek penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah Kelompok Rentan, meliputi kebijakan dan kepemimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, dan sumber daya manusia.\n3. Kewajiban setiap Organisasi Penyelenggara untuk mengikutsertakan Kelompok Rentan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.","transitional_provisions","sanctions","1. Organisasi Penyelenggara yang tidak menyelenggarakan Pelayanan Publik ramah bagi Kelompok Rentan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2024
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES FRIENDLY TO VULNERABLE GROUPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that every service user has the same right to access services safely, comfortably, fairly, non-discriminatory, easily, friendly, and equally;
that to ensure the quality of public services that are fair, non-discriminatory, friendly, and equal for vulnerable groups and to increase the involvement of vulnerable groups, guidelines for organizing public services that are friendly to vulnerable groups are needed;
that to carry out the obligation to organize public services as mandated in the provisions of Article 29 of Law Number 25 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6952b01-854f-4240-a649-4c8095cb52fe","actionData","errors"]