[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d67e89bc-6797-4324-87a0-f8a720d588d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan\r\nTenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-11-04","effective_date","2014-11-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Siak","place_of_enactment","Siak Sri Indrapura","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan\r\nTenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2014/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan\r\nTenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerag dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2014; \n Dalam Peraturan ini berisi 21 (dua puluh satu) bab dan 30 (tiga puluh) Pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prnsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Penagihan Retribusi; Keberatan; Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Serta Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa; Pemanfaatan; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Siak.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Ketentuan Substansial:

Nama Retribusi: Retribusi Perpanjangan IMTA.
Objek Retribusi: Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA yang mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Siak, kecuali instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek Retribusi: Pemberi Kerja TKA.
Golongan Retribusi: Retribusi Perizinan Tertentu.
Tarif Retribusi: USD 100.00 (seratus dollar) per orang per bulan, dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku. Tarif ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Wilayah Pemungutan: Wilayah Daerah Kabupaten Siak.
Masa Retribusi: 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) tahun takwim.
Saat Retribusi Terutang: Saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD.
Tempat Pembayaran: Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
Sanksi Administratif: Jika Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.
Pembetulan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD jika terdapat kesalahan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
Kedaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun.
Pemanfaatan: Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Pemeriksaan Retribusi: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

RIAU PROVINCE
SIAK REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2014
ABOUT
EXTENSION FEE FOR EMPLOYMENT PERMITS
OF FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIAK,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that according to the provisions of Article 2 paragraph (1) letter b of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Retribution for Traffic Control and Retribution for Extension of Foreign Workers Employment Permits, Retribution for Extension of Foreign Workers Employment Permits is stipulated as Regional Retribution;
that according to Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d67e89bc-6797-4324-87a0-f8a720d588d4","actionData","errors"]