[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d66d7f54-7fc3-4c5f-9770-1069dff9c0e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 74 Tahun 2023 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI \r\nSERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 74 Tahun 2023","number","74","year","2023","published_date","2023-11-14","effective_date","2023-11-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI \r\nSERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 74, BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 75
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI \r\nSERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi\r\nserta tata kerja Dinas Pertanahan telah ditetapkan dengan\r\nPeraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2021 tentang\r\nKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta\r\nTata Kerja Dinas Pertanahan;\r\n \r\n b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika\r\nperaturan perundang-undangan dan kebutuhan\r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan,\r\nsehingga perlu di ganti;\r\n \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali\r\nKota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan\r\nFungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang\r\n\r\nNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6897);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\n\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856);\r\n5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi\r\nPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016\r\ntentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6402;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11\r\nTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6477);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 157);\r\n9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem\r\nKerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan\r\nBirokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 181);\r\n10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : KEDUDUKAN \r\nBAB III : SUSUNAN ORGANISASI\r\nBAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS\r\nBAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA \r\nBAB VI : TATA KERJA \r\nBAB VII : KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB VIII : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023. \n Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota\r\nMakassar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,\r\nTugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota\r\nMakassar Tahun 2021 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 98).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan karena Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan dasar hukum yang baru dan relevan bagi Dinas Pertanahan.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan: Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Susunan Organisasi: Terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (dengan Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian), Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Tugas dan Fungsi:\n
- Kepala Dinas: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, administrasi, dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- Sekretariat: Melaksanakan koordinasi tugas, pembinaan, dan pelayanan administrasi. Fungsinya meliputi koordinasi kegiatan Dinas, penyusunan rencana program kerja dan anggaran, urusan keuangan, umum, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik daerah.
- Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah: Menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah.
- Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah: Menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah.
\n

","transitional_provisions","1. Pejabat Administrator pada Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2021 tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.\n2. Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2021 tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya sistem kerja pada Pemerintah Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MAKASSAR
SOUTH SULAWESI PROVINCE

MAKASSAR MAYOR REGULATION
NUMBER 74 OF 2023
REGARDING
POSITION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS
AND WORK PROCEDURES OF THE LAND DEPARTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the position, organizational structure, duties and functions and work procedures of the Land Department have been established by Makassar Mayor Regulation Number 96 of 2021 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Land Department;
that the Mayor Regulation as referred to in letter a, is no longer in accordance with the developing dynamics of laws and regulations and the needs of carrying out duties and functions in the Land Department, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d66d7f54-7fc3-4c5f-9770-1069dff9c0e6","actionData","errors"]