[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d65ee1a0-5428-4e24-af2a-2c95cdba4e79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","2019-01-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Pembangunan Kepemudaan Aceh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepemudaan
2018
Qanun NO. 4, Lembaran Aceh No.1/2019
Qanun TENTANG Pembangunan Kepemudaan Aceh
ABSTRAK:	\n \n Dalam mewujudkan pemuda yang beriman dan bertqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan serta profesional dalam rangka pembangunan Aceh yang bersyariat Islam, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda Aceh mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Aceh serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional; dalam pembangunan Aceh, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan segala potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Aceh; Dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh sacara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; Untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Untuk melaksanakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 40 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2010, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 60 Tahun 2013, dan PP No. 3 Tahun 2015. \n Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh; Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; Perencanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh; Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh; Prasarana dan Sarana; Organisasi Kepemudaan; Koordinasi; Penghargaan; Kerjasama dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019. \n 39 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh bertujuan untuk mewujudkan pemuda Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Aceh bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan nasional di Aceh, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan. Pemerintah Aceh bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan kearifan lokal Aceh. Tugas dan wewenang ini menjadi tanggung jawab Gubernur, yang menunjuk SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pemuda berperan aktif dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan Aceh. Setiap Pemuda berhak mendapatkan pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan, akses untuk pengembangan diri, kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan, serta keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh dilaksanakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan, kelembagaan, dan kepeloporan. Pemerintah Aceh menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan, termasuk sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, balai pemuda, balai pendidikan dan pelatihan pemuda, dan perpustakaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Aceh, tetapi tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.\n2. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Aceh, tetapi tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut turut kepada Gubernur dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.\n3. Pengurus Organisasi Kepemudaan yang dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.\n4. Pengurus Organisasi Kepemudaan yang dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Pemuda atau Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan Masyarakat dan tidak mendapatkan izin tertulis dari Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 4 OF 2018
on
ACEH YOUTH DEVELOPMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF ACEH,

Considering / Whereas:

that in realizing youth who are faithful and
devout to Allah SWT, have noble character, are healthy, intelligent,
creative, innovative, independent, democratic, responsible, and
shall have a spirit of leadership, entrepreneurship, and pioneering
and are professional in the context of Aceh development that
is based on Islamic Sharia, Youth Development is needed
so that Aceh's youth are able to actively participate
actively in Aceh's development and compete in various
activities at the regional, national and international levels;
that in the development of Aceh, youth have potential
and a strategic role so it is necessary to develop all
their potential and roles through awareness, empowerment, and
development in a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d65ee1a0-5428-4e24-af2a-2c95cdba4e79","actionData","errors"]