Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Juga dikenal sebagai: Perda Provinsi Kepulauan Riau 5/2015 · Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 5 Tahun 2015 · Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:10 Agustus 2015
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
LokasiPemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan10 Agustus 2015
Tempat PenetapanTanjungpinang

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 2.919.185.331.874,16, belanja sebesar Rp 3.312.458.874.127,48, sehingga terdapat defisit sebesar Rp(393.273.542.253,32). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 538.524.512.557,75 dan pengeluaran sebesar Rp 56.410.805.294,23, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 482.113.707.263,52. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah Rp 88.840.165.010,20. Neraca per 31 Desember 2014 mencatat jumlah aset sebesar Rp 4.665.884.534.180,46, jumlah kewajiban sebesar Rp 339.454.248.750,13, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 4.326.430.285.430,33. Laporan arus kas mencakup saldo awal kas, arus kas dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran, serta saldo akhir kas. Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)