[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d64a317b-2cf7-4212-80c7-fba009bf30b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-04-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan warga - gelandangan - pengemis - anak jalanan - penanganan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan perlu dihentikan; bahwa dengan semakin berkembangnya masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan secara terpadu; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Gelandangan dan Pengemis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kriteria Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Satuan Tugas Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan menghentikan perilaku pergelandangan, pengemisan, dan anak jalanan yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama, hukum, dan kehidupan masyarakat.

\n\n

Tujuan Kebijakan:

\n\n

Mencegah dan menanggulangi masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.
Memberikan rehabilitasi sosial agar mereka dapat hidup layak.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Definisi: Menjelaskan definisi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan berdasarkan kriteria tertentu.
Penanganan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan melalui upaya preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
Upaya Preventif: Meliputi penyuluhan sosial, pemberian informasi, bimbingan mental sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan derajat kesehatan.
Upaya Represif: Meliputi penertiban, penjangkauan, pembinaan di rumah singgah, dan rujukan.
Upaya Rehabilitasi Sosial: Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, pendampingan pekerja sosial, fasilitasi akses pemenuhan hak dasar, dan rujukan ke panti.
Upaya Reintegrasi Sosial: Meliputi bimbingan resosialisasi, pemulangan, dan pembinaan lanjutan.
Satuan Tugas: Pembentukan Satuan Tugas untuk penanganan yang terdiri dari berbagai unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, pelaporan, dukungan penanganan, dan penyaluran bantuan.
Pembiayaan: Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
Larangan: Larangan melakukan pergelandangan, pengemisan, menjadi anak jalanan, serta memberi uang atau barang kepada mereka di tempat umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 huruf a dapat dihukum pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00.\n2. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n3. Setiap orang yang melanggar Pasal 28 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
BHINNEKA TUNGGAL IKA
REGENT OF MAGELANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
on
HANDLING OF TRAMPS, BEGGARS AND STREET CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize a dignified, moral, noble society that believes and is devoted to God Almighty and upholds the values of Pancasila, vagrancy, begging and street children behavior needs to be stopped;
that with the increasing development of social problems of tramps, beggars and street children in a society that is not in accordance with religious norms, legal norms, and norms of community life, integrated handling needs to be carried out;
that Regional Regulation of Magelang Regency Number 11 of 2002 concerning Tramps and Beggars is no longer in accordance with legal developments and community needs, so it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d64a317b-2cf7-4212-80c7-fba009bf30b7","actionData","errors"]