[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d63df473-38d8-439e-add7-b8d22b323e92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-01-24","effective_date","2018-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Percepatan Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEMISKINAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 2/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;\r\nb. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;\r\n4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;\r\n7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;\r\n8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Economic, Social and Cultural Rights;\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Civil and Politic Rights;\r\n10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;\r\n11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;\r\n14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;\r\n17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; \n Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang :\r\n- Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian istilah atau kata yang dipergunakan dalam Perda.\r\n- Ruang lingkup, Asas dan Tujuan dari percepatan penanggulangan kemiskinan.\r\n- Sasaran, Prinsip dan Pendekatan dari dari percepatan penanggulangan kemiskinan.\r\n- Hak dan Kewajiban dari penduduk miskin, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.\r\n- Pendataan Kemiskinan.\r\n- Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.\r\n- Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.\r\n- Pelaksana Program dan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.\r\n- Pembiayaan.\r\n- Peran Serta Masyarakat.\r\n- Ketentuan Pidana.\r\n- Monitoring dan Evaluasi.\r\n- Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Latar belakangnya adalah bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang perlu segera diatasi untuk mempertahankan kehidupan manusia yang bermartabat, dan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip dan pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan, hak dan kewajiban penduduk miskin serta pemerintah daerah, pendataan kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan (SPPKD), program percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program dan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), pembiayaan, peran serta masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin dan melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat dan pelaku dunia usaha juga berkewajiban membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan. Pendataan kemiskinan dilakukan secara periodik dan terpadu. SPPKD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan. Program percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi bantuan sosial terpadu, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOSOBO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that poverty is a multidimensional and multi-sectoral problem with diverse characteristics and is a condition that must be addressed immediately to maintain and develop a dignified human life;
that in order to achieve the poverty reduction targets as stated in the Regional Long-Term Development Plan of Wonosobo Regency, strategic and integrated steps are needed for various poverty reduction acceleration programs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Acceleration of Poverty Reduction;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d63df473-38d8-439e-add7-b8d22b323e92","actionData","errors"]