[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6293af9-3947-42b5-a478-db821b8a62a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2017/ No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. berdasarkan Pasal 311 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD;\r\nb. bahwa Perda tentang APBD merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemda dan DPRD;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Perda tentang APBD Tahun 2018. \n 1. UU 24 tahun 1956;\r\n2. UU 17 Tahun 2003;\r\n3. UU 1 Tahun 2004;\r\n4. UU 15 Tahun 2004;\r\n5. UU 25 Tahun 2004;\r\n6. UU 33 Tahun 2004;\r\n7. UU 23 Tahun 2014;\r\n8. PP 55 Tahun 2005;\r\n9. PP 56 Tahun 2005;\r\n10. PP 58 Tahun 2005;\r\n11. PP 8 Tahun 2006;\r\n12. PP 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2011;\r\n13. PP 12 Tahun 2017;\r\n14. PP 18 Tahun 2017;\r\n15. Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011;\r\n16. Permendagri 33 Tahun 2017.\r\n\r\n\r\n \n Menetapkan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2018 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018. APBD terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 13.037.539.478.554,00, belanja sebesar Rp. 13.867.539.478.554,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (830.000.000.000,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 830.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 0,00.

\n\n

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Pendapatan Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

\n\n

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

\n\n

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Pengeluaran Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

\n\n

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai perubahan APBD jika terdapat pendapatan daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini berlaku. Selain itu, diatur pula mengenai pengeluaran dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATRA
REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATRA PROVINCE
NUMBER 12 OF 2017
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF NORTH SUMATRA PROVINCE
FISCAL YEAR 2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF NORTH SUMATRA,\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that the Regional Head is obliged to submit a draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget accompanied by explanations and supporting documents to the DPRD in accordance with the time specified by the provisions of laws and regulations to obtain joint approval;
that the Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the 2018 Regional Government Work Plan which is elaborated into the General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6293af9-3947-42b5-a478-db821b8a62a2","actionData","errors"]