[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5f5fd36-af2f-41c2-9f90-909b4b4cb310","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat","place_of_enactment","Simpang Ampek","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985\r\n3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\n6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\n13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\n18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\n25. Perautran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2017\r\n28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2017 \n Peraturan ini berisi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan yang memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)\r\nb. Laporan Perubahan SAL\r\nc. Neraca\r\nd. Laporan Operasional (LO)\r\ne. Laporan Arus Kas (LAK)\r\nf. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)\r\ng. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 1.071.634.148.007,99, belanja sebesar Rp 1.021.292.710.630,42, transfer sebesar Rp 95.568.115.342,00, sehingga terdapat surplus/defisit sebesar Rp (45.226.677.964,43). Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 140.905.722.267,89 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2.955.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 137.950.722.267,89 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 92.724.044.303,46.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Lampiran-lampiran yang terdiri dari berbagai daftar rekapitulasi dan ikhtisar laporan keuangan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PASAMAN BARAT REGENCY
NUMBER: 07 YEAR 2018

CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2017

REGENT OF PASAMAN BARAT
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF PASAMAN BARAT REGENCY
NUMBER: 07 YEAR 2018
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2017

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASAMAN BARAT,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5f5fd36-af2f-41c2-9f90-909b4b4cb310","actionData","errors"]