[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5e750ae-3b1d-46c8-a574-9ac9c82e95d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994","number","1","year","1994","published_date","1994-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
1994
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
ABSTRAK:	\n \n Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar perlu segera dilaksanakan sebagai kelanjutan wajib belajar enam tahun yang telah dilaksanakan. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. \n Inpres ini mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di\r\nseluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995 dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Melaporkan pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar secara periodik kepada Presiden Republik Indonesia.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1994. \n Wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang\r\ndiselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7\r\nsampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang\r\nsetara sampai tamat.\r\nLampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9) \n Lampiran file: 5hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 5) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 bertujuan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagai kelanjutan dari wajib belajar enam tahun. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Pelaksanaan wajib belajar ini merupakan gerakan nasional yang ditujukan bagi warga negara Indonesia berusia 7 hingga 15 tahun. Kewajiban ini berlaku untuk pendidikan dasar dan pendidikan yang setara, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan wajib belajar ini menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pembiayaan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menerima bantuan dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1994
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF COMPULSORY BASIC EDUCATION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to educate the nation, the nine-year compulsory basic education stipulated in Law Number 2 of 1989 concerning the National Education System and Government Regulation Number 28 of 1990 concerning Basic Education needs to be implemented immediately as a continuation of the six-year compulsory education that has been implemented;
that in connection with this, it is deemed necessary to stipulate a Presidential Instruction regarding the Implementation of Compulsory Basic Education;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Decree of the People's Consultative Assembly Number II/MPR/1993 concerning the Broad Outlines of State Policy;
Law Number 2 of 1989 concerning the National Education System;
Government Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5e750ae-3b1d-46c8-a574-9ac9c82e95d1","actionData","errors"]