[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5e5c9af-59b2-4dff-97ea-dfc38aeeb3ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang","place_of_enactment","Pangkajene Sidenreng","theme","Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

konstruksi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/No.7. TLD.2014/No.41
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan tertib aset dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria;\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;\r\n5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;\r\n13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;\r\n17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;\r\n19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032.\r\n \n Mengatur mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri,Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2014. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memberikan jaminan ketersediaan PSU yang memadai pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Ketentuan Substansial:

Kewajiban Pengembang: Setiap pengembang yang membangun kawasan industri, perdagangan, perumahan, atau permukiman wajib menyediakan PSU dengan proporsi tertentu dari luas lahan keseluruhan. Proporsi ini bervariasi tergantung pada jenis kawasan dan luas lahan.
Jenis PSU:\n
- Prasarana: Jaringan jalan, drainase, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, dll.
- Sarana: Sarana peribadatan, pertamanan, ruang terbuka hijau, parkir, kantin, lahan untuk pedagang informal, dll.
- Utilitas: Jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, sarana pemadam kebakaran, penerangan jalan umum, dll.
\n
Penyerahan PSU: PSU yang telah dibangun harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administratif. Proses penyerahan dilakukan melalui berita acara serah terima.
Ruang Terbuka Hijau (RTH): Pengembang wajib menyediakan RTH dengan proporsi tertentu dari luas lahan PSU yang dipersyaratkan.
Pengelolaan PSU: Pemerintah Daerah berwenang mengelola PSU yang telah diserahkan, termasuk perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, penggunaan, dan pengawasan.

\n","transitional_provisions","1. Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib melakukan inventarisasi dan menyelesaikan dokumen pemilikannya.\n2. Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.\n3. Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.\n4. Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada Pemerintah Daerah saat Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyerahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.","sanctions","1. Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap badan usaha/badan hukum dan/atau Pengembang yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penundaan pemberian persetujuan dokumen/perizinan, denda administratif (maksimal Rp. 50.000.000), pengumuman di media massa, atau dimasukkan ke daftar hitam.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 tanpa izin Pemerintah Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDENRENG RAPPANG
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2014
on
PROVISION AND SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES
AND UTILITIES IN INDUSTRIAL, TRADE,
HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDENRENG RAPPANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to provide a guarantee of the availability of environmental infrastructure, community facilities and public utilities in industrial, trade, housing and settlement areas, it is necessary to manage the infrastructure, facilities and utilities in the area in question;
that in order to realize orderly assets and orderly administration in the management and submission of environmental infrastructure, community facilities and public utilities in industrial, trade, housing and settlement areas, it is necessary to have regulations regarding the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5e5c9af-59b2-4dff-97ea-dfc38aeeb3ad","actionData","errors"]