[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5cb1e66-b405-4168-8247-c621df8d72c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tomohon","place_of_enactment","Tomohon","theme","Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Tomohon Th 2019 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Perpres No. 87 Tahun 2014; - Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, tata cara penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, tat cara penyusunan propemperda di lingkungan DPRD, Propemperda, penetapan propemperda, daftar kumulatif terbuka, pengajuan rancangan perda di luar propemperda. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019. \n 16 halaman ( terdiri dari 11 halaman batang tubuh ( terdapat 17 Pasal) dan 6 halaman penjelasan). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kota Tomohon. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan melibatkan pimpinan Perangkat Daerah.\n2. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dan dapat melibatkan masukan dari berbagai pihak.\n3. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda, dan dibahas sebelum pengajuan rancangan Perda tentang APBD.\n4. Propemperda memuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda, yang mencakup skala prioritas, materi pokok, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.\n5. Propemperda disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda, yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan Daerah, penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat Daerah.\n6. Hasil penyusunan Propemperda disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan diumumkan kepada masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TOMOHON CITY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
PROCEDURES FOR COMPILATION OF REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TOMOHON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering

that to implement the provisions of Article 16 paragraph (3) and Article 17 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products, as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018 concerning the Formation of Regional Legal Products, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for the Preparation of Regional Regulation Formation Program;

In view of

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 2003 concerning the Establishment of South Minahasa Regency and Tomohon City in North

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5cb1e66-b405-4168-8247-c621df8d72c3","actionData","errors"]